Penasehat Hukum Sartika Aman Optimis Menangkan Sidang Praperadilan

10 Juni 2017 2:20
Penasehat Hukum Sartika Aman Optimis Menangkan Sidang Praperadilan.

MAKASSAR, INIKATA.com – Sidang gugutan Praperadilan yang diajukan oleh salah satu tersangka Sartika Aman yang di tujukan kepada Kapolres Tana Toraja terkait penetapanya sebagai tersangka beberapa waktu lalu optimisi dimenangkan.

Olehnya itu, sidang tersebut memasuki agenda Pembacaan Kesimpulan, bahkan tersisa satu sidang lagi kedepannya, dimana sidang lanjutannya merupakan sidang dengan agenda Putusan pada Senin (12/6/2017) mendatang.

Menurut Frans Lading kuasa Hukum, Sartika Aman menjelaskan, penetapan status tersangka pada kliennya adalah sebuah kesalahan. Pasalnya penyidik Polres Tana Toraja tidak cukup bukti kuat untuk menyangkakan Sartika Aman selaku tersangka dalam sebuah kasus.

“Sidang yang diajukan akan segerah selesai karena telah dilalui sidang dengan agenda Pembacaan Kesimpulan,” ujar Frans Lading SH. MH, Sabtu (10/6/2017).

Alasan kuasa Hukum Sartika Aman yang merupakan pemohon sidang Prapradilan tersebut, kata Frans, Polres Tana Toraja hanya menemukan alat bukti keterangan saksi sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka.

“Alat bukti petunjuk yang dibuat termohon masih prematur dan diperolehnya tidak sesuai dengan tata cara menurut pasal 188 ayat 2 KUHAP bahwa maksud pasal 188 ayat 2 KUHAP,” terangnya.

Cara perolehan alat bukti petunjuk secara tegas telah mengatur bahwa petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP secara limitatif hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tersangka.

Frans Lading menambahkan, pihanya juga telah menghadirkan saksi ahli yakni Dr. Salam Siku SH, MH, dimana ia menerangkan, bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 188 KUHAP haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sehingga perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa atau tersangka sebagaimana dipertegas dalam ayat 2.

“Tindakan termohon yang membuat alat bukti petunjuk hanya dengan alat bukti keterangan saksi tanpa disertai alat bukti lainnya adalah merupakan tindakan kesewenang wenangan,” Frans menjelaskan.

Dalam jangka tujuh hari, penyidik Polres Tana Toraja wajib mengirimkan SPDP telah dimulainya penyidikan kepada pemohon sebagai terlapor, akan tetapi, pihak Frans Lading, menyerahkan semuanya kepada hakim tunggal selaku pemeriksa dan mengadili perkara itu apapun keputusan nantinya Frans menerimanya sebagai warga negara harus taat pada putusan tersebut.  (**)