Tahun 2017 Jeneponto Disclaimer Lagi, Bupati Malu

6 Juni 2017 20:53
Pada tahun 2017 Kabupaten Jeneponto kembali mengalami disclaimer setelah satu tahun sebelumnya keluar dari disclaimer yaitu tahun 2016 yang lalu.

JENEPONTO, INIKATA.com – Pada tahun 2017 Kabupaten Jeneponto kembali mengalami disclaimer setelah satu tahun sebelumnya keluar dari disclaimer yaitu tahun 2016 yang lalu.

Jeneponto keluar dari disclaimer tahun 2017 Setelah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menanggapi adanya predikat disclaimer yang didapatkan Kabupaten Jeneponto dari BPK, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengatakan, ini memalukan dan sedikit tidak bangga dengan kondisi ini.

“Tidak pernahki naik kelas, dari diclaimer ke WDP, sekarang kembali lagi terjun lagi ke WDP. Inikan prestasi yang tidak membanggakan alias memalukan selaku pimpinan daerah. Saya sangat malu dengan kondisi seperti ini,” keluh Bupati Iksan Iskandar, di ruang kerjanya, selasa (6/6/2017).

Harap Iksan, mungkin tahun depan kita bisa angkat dari disclaimer ke WDP. Sedangkan kendala utamanya menurutnya, ada beberapa rekomendasi temuan BPK harus ditindaklanjuti oleh pejabat yaitu ketua tim tindaklanjut, tapi kan tidak ditindaklanjuti.

“Ketua tim tindaklanjut itu adalah wakil bupati. Itu kan persoalan tim tindaklanjut. Bagaimana APBD yang tidak tepat waktu, bagaimana anggaran yang tidak terlalu tepat sasaran. Ketua tim anggaran adalah Sekda, kan begitu. Tapi, memang secara utuh ini tanggung jawab Bupati. Pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Iksan.

Ungkap Iksan, apanya yang mau diganti sedang Sekda sendiri mau masuk calon. Menurutnya, ini yang dua ledingnya.

“Kecuali wakil bupati menindaklanjuti yang menjadi temuan, kecuali Sekda bisa mengatur anggaran tepat waktu seluruh anggaran. Leding sektornya itu Sekda, ketua tim tindaklanjut adalah Wakil Bupati,”katanya.(**)