Polda Sulsel Gelar Rakor Lintas Sektoral Bidang Operasional 2017

2 Juni 2017 14:28
Rakor Lintas Sektoral Bidang Operasional 2017 dilaksanakan di ballroom Hotel Harper Makassar Jl Perintis, Jumat (2/6/2017). (azhari/inikata)

MAKASSAR, INIKATA.com – Masuk dalam agenda rutin nasional tahunan, pengamanan Ramadhan adalah salah satu even terbesar.

Menyikapi hal ini Polda Sulsel menganggap perlu melakukan koordinasi lintas sektoral bidang operasi, yang dilaksanakan di ballroom Hotel Harper Makassar Jl Perintis, Jumat (2/6/2017).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sulsel beserta Wakapolda, Irwasda, PJU Polda Sulsel dan Seluruh Kapolres Jajaran dalam rakor ini, Pangdam XIV Hasanuddin bersama Wakil Gubernur Sulsel duduk mendampingi Kapolda memimpin rapat koordinasi ini dan Peserta rapat terdiri dari pejabat Instansi terkait maupun instrument pendukung Ops Ramadniya tahun ini.

Adapun materi yang disampaikan dalam rakor yakni mengenai perkiraan inteljen dalam bulan Ramadhan, kesiapan pengamanan bidang lalu lintas menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H, pemetaan konflik sosial dan penanggulangannya, kasus menonjol masing-masing daerah, pencapaian giat promoter Kapolri dan data kesiapan Ops Ramadniya 2017 serta kesiapan menghadapi Pilkada.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono dalam arahannya mengharapkan di bulan yang baik ini segala sesuatu dapat berjalan dengan baik pula. Terutama dalam pelaksanaan Operasi Ramadniya 2017. Mudik di Indonesia bahkan masuk dalam 5 besar tradisi mudik di dunia, pada tahun 2016 tercatat sekitar 26 juta pemudik melaksanakan tradisi tahunan ini.

“Situasi kamtibmas yang ideal dan diidamkan tidak mungkin tercapai tanpa kerja sama semua pihak terkhusus di momen Ramadhan ini. Itulah pentingnya kita mengadakan Rakor Lintas Sektoral Bidang Operasional ini”, ujar Irjen Pol Muktiono dalam sambutannya.

Sementara itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti yang juga menyampaikan, secara positif merespon hal ini dan menyampaikan materi terkait keamanan dalam hal Pertahanan Negara. “Meningkatnya kebutuhan ekonomi dan mobilitas manusia merupakan hal penting selain isu gerakan teroris di tingkat regional ASEAN maupun dalam negeri,” ungkapnya.

Lanjut Agus, Dalam militer sendiri diatur dalam Undang-Undang TNI No 34 Tahun 2004 mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP), poin 9 mengenai perbantuan tugas pemerintah di daerah dan poin 10 mengenai perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan dalam kepolisian diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 Pasal 41. (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian, negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(**)