Asrama Mahasiswa Sulsel Tergusur, PB IKAMI Sulsel Kecam Tindakan Mafia Tanah

27 April 2017 20:49
Ilustrasi penggusuran ( Foto:Jpnn)

MAKASSAR, INIKATA.com – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PB IKAMI) Sulawesi Selatan mengecam tindakan mafia tanah atas dasar penggusuran Asrama Mahasiswa Latimojong Sulsel di Jalan Semeru, Kota Bogor pada Kamis (27/4/2017).

Diketahui ketidak adilan itu diperlihatkan oleh Insitusi negara. Wisma milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan NO.538/5928 tanggal 29 Okrober 2007 yang menyatakan asrama mahasiswa itu menjadi hak milik dengan NO aset 11. 22. 00. 35. 57. 06/06. 02. 05. 01. 00. 02 menjadi penguat kepemilikan aset daerah Sulsel.

Wisma tersebut adalah tempat bersejarah bagi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Indonesia Sulsel sejak tahun 1958 lalu. Bahkan sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh di Negeri dengan berbagai profesi baik ilmuwan, pengusaha maupun tokoh politik.

“Sampai sekarang juga masih banyak mahasiswa yang menghuni wisma untuk menyelesaikan pendidikannya yang tentu negara harus melindungi agar konsentrasi menyelesaian pendidikan mahasiswa yang tinggal di tempat tersebut sebagai kader bangsa dan masa depan, tanpa harus memikirkan penggusuran,” kata Ketua Umum Pengurus Besar IKAMI Sulsel, Habil Ngewa kepada InIkata.com sesaat lalu.

Olehnya itu, IKAMI Sulsel menilai pengadilan Negeri Bogor tidak obyektif dan seakan akan pengadilan dalam tekanan pihak tertentu sehingga terkesan terburu buru melakuakn penggusuran. Padahal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih melakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali karena adanya Novum.

Terpisah Menurut Mantan ketua Hakim Agung RI, M. Yahya Arahap. SH menjelaskan, bahwa undang-undang menguatkan suatu kegiatan menunda atau menghentikan eksekusi suatu sengketa jika penerapannya secara Kasuistik dan Eksepsional termasuk dalam keaadan yang mendasar dan beralasan PK.

“Alasan penundaan juga diatur dan ditentukan UUMA No14 tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan UUMA No 5 tahun 2004. Maka rencana mengeksekusi atau mengambil alih secara paksa wisma mahasiswa latimojong bisa di tunda sembari menunggu proses PK,” jelas dia.