Pemkot Parepare dan Kejati Sulselbar Teken MOU

27 April 2017 20:25
Pemkot Parepare dan Kejati Sulselbar Teken MOU

PAREPARE. INIKATA.com – Selain melakukan kunjungan kerja di Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar telah melakukan penandatangan MOU kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare,Kamis (27/4/2017).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jan Samuel Maringka, menyatakan Komitmennya bahwa, bagaimana jaksa bisa menjadi sahabat masyarakat,

“Dalam berbagai program di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaa Negeri Sesulsel dan Sulbar, telah kita wujudkan satu program namamya Jaksa menyapa, ini adalah satu program dialog interaktif dibidang penegakan hukum sehingga masyarakat dapt secara faktual berkala menanyakan berbagai persoalan hukum baik masalah penegakan hukum ataupun dalam konteks kesadaran hukum masyarakat,”Jelasnya

Wali Kota Parepare, DR. HM. Taufan Pawe mengatakan, program tersebut adalah suatu sikap responsif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

“Kita telah menandatangi MoU program Jaksa sebagai Pengacara dengan pihak Kejaksaan, yang memiliki kewenangan mewakili pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kota memang sangat merasakan begitu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang mandek karena terkait dengan tekhnis-tekhnis yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah,

Taufan sangat yakin, dengan adanya penandatangan MoU yang telah dilakukan dengan pihak Kejaksaan, pihaknya merasa solid dengan rakyatnya.

“Saya yakin sekali dengan adanya MoU, Pemerintah Kota semakin solid mendekatkan dengan masyarakat, apa lagi jaksa ada program Jaksa Menyapa, kita punya radio Peduli yang sudah dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan selanjutanya akan melaounching TV Peduli, saya berharap pemkot dan pihak kejaksaan secara berupaya melakukan penyuluhanan terkait pemahaman hukum kepada masyarakat rakyat saya melalui media penyiaran itu dan tentunya juga media-media lain,”harap Taufan.

Kejari Kota Parepare, Rizkiana Ramayanti mengulas tentang peran jaksa yang dapat berfungsi sebagai pengacara pemerintah.

Hal ini kata Rizki berkesesuaian dengan UU Kejaksaan dan telah diberlakukan sejak lama, bahkan pihak pemkot Parepare pun telah melakukan MoU dengan kejaksaan sebagai pengacara pemerintah sejak 2012 silam.

“Aturan ini sudah lama, hanya saja masih ada beberapa teman, baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD belum terlalu memahami tentang ini,” jelas Rizki kepada sejumlah awak media.(**)