Walhi Sulsel Launching Hasil Eksamilasi Reklamasi

18 Mei 2017 14:45
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan serta Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) melaunching hasil eksaminasi putusan terkait perkara reklamasi kawasan Center Poin of Indonesia (CPI) di salah satu warkop di Jalan Topaz Raya, Kecamatan Panakkukang, Kamis (18/5/17). (YUDHA/iNIKATA)

MAKASSAR, INIKATA.com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan serta Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) melaunching hasil eksaminasi putusan terkait perkara reklamasi kawasan Center Poin of Indonesia (CPI) di salah satu warkop di Jalan Topaz Raya, Kecamatan Panakkukang, Kamis (18/5/17).

Prof Marwan Mas selaku Guru Besar Ilmu Hukum Unibos, Makassar mengatakan, eksaminasi putusan atau membedah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait kasus reklamasi CPI dianggap berat sebelah.

” Kehadiran kami untuk membedah putusan hakim tersebut. Putusan PTUN Makassar terhadap gugatan Walhi Sulsel terkait pokok perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi CPI,”kata Marwan.

Kemudian lanjutnya, pembahasan eksaminasi tersebut dilakukan terkait dengan putusan majelis hakim PTUN Makassar terhadap objek perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi dan Izin Lokasi Reklamasi, subtansi kerusakan lingkungan serta tenggang waktu dilakukan gugatan.

“Dalam dialog ini kami mendapatkan masukan dan dalam bidang majelis eksamilasi membahas situasi yang berkembang dalan proses substansi dan amar putusan hakim PTUN,”jelasnya.

Dalam dialog tersebut hadir pula dari praktisi hukum seperti Adnan Buyung Azis, Abdul Azis, kalangan LSM, Asram Jaya sebagai Koordinator FIK Ornop.

Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar menambahkan, dalam kegiatan launching eksaminasi atau bedah putusan PTUN Makassar terhadap gugatan WALHI Sulsel atas pokok perkara Izin Pelaksanaan reklamasi CPI penting dilakukan oleh Aliansi Selamatkan Pesisir.

“Ada celah yang kita lihat dalam putusan tersebut dan ini yang harus dilihat secara bersama-sama dalam kerangka menguji amar putusan tersebut,”katanya.

Majelis eksaminasi yang kemudian telah terbentuk, kata Asmar kini sedang bekerja merampungkan hasil analisis putusan.

Publik juga akan bisa melihat secara lebih jelas putusan PTUN Makassar atas gugatan WALHI Sulsel terkait pokok perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi hingga di tingkat banding nantinya.

Sebelumnya, kasus reklamasi di pantai barat Kota Makassar, dimana pembangunan Kawasan Bisnis Global Terpadu yang didalamnnya juga terdapat proyek Centre Point of Indonesia (CPI), telah mendapat perhatian publik, tidak hanya di Makassar tapi juga meluas secara nasional.

Proyek reklamasi pembangunan CPI atau nama lain COI direncanakan seluas 157,23 hektare. Pembangunan CPI telah dimulai sejak 2009 dan efektif berjalan pada 2013, sepanjang pembangunannya telah banyak mendapat sorotan publik karena proses dan dampaknya yang dianggap merugikan masyarakat dan daerah serta menimbulkan masalah lingkungan, ekonomi dan sosial.

Hingga pada Januari 2016, ASP melalui WALHI Sulsel melakukan gugatan legal standing terhadap izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada November 2013 dengan nomor, 644/6273/TARKIM. Proses penanganan perkara melalui sidang-sidang di PTUN Makassar telah berjalan efektif terhitung sejak Februari-Juli 2016.

Namun pada 28 Juli 2016, PTUN Makassar melalui hakimnya telah memutuskan tidak menerima gugatan WALHI Sulsel karena dianggap cacat formil.

Dalam amar putusan ini terjadi perbedaan pendapat diantara majelis hakim atau dissenting opinion. Hakim anggota I, Joko Setiono menerima dan mendukung gugatan WALHI, sedangkan hakim anggota II, Fajar Wahyu Jatmiko dan Ketua Majelis tidak menerima.

Ketua Majelis Hakim, Teddi Romyadi akhirnya memutuskan bahwa gugatan WALHI telah kadaluwarsa, melewati batas waktu 90 hari masa pengajuan gugatan terhadap objek perkara.

Selain itu majelis hakim juga berdalih dengan menyatakan bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan sehingga Walhi tidak dapat mewakili kepentingan publik karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Sementara pandangan WALHI Sulsel dan ASP, bahwa kerusakan lingkungan di pesisir Makassar jelas-jelas telah terjadi, nampak dari perubahan bentang alam dan kesaksian nelayan serta masyarakat pesisir dan pulau Lae Lae disampaikan saksi fakta.

Informasi lengkap terkait perizinan CPI yang diterima WALHI Sulsel adalah dari dokumen yang diserahkan oleh pemerintah provinsi dalam kurun waktu kurang dari 90 hari, sehingga proses gugatan harusnya bisa diterima oleh PTUN setempat. (**)