Tak Punya Dokumen Asli, Mantan DPO Kasus Pemalsuan Ngotot Ambil Hak Ahli Waris

13 Mei 2017 12:24
Mantan DPO kasus dugaan pemalsuan dokumen, Ince Baharuddin kini kembali bergerilya sembunyi sembunyi pasca dirinya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun silam.

MAKASSAR, INIKATA.com – Mantan DPO kasus dugaan pemalsuan dokumen, Ince Baharuddin kini kembali bergerilya sembunyi sembunyi pasca dirinya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun silam.

Meski dirinya sendiri mengaku tak punya keaslian dokumen dan hanya menggunakan dokumen ahli waris pemilik lahan yang dibebaskan menjadi jalan tol reformasi Makassar, Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya.

Melalui LSM pendampingnya yang baru, Ince Baharuddin membuat pengumuman untuk mengelabui pemerintah seakan dirinya yang berhak menerima sisa uang ganti rugi lahan yang dijadikan jalan tol reformasi Makassar yang selama ini seluruh masyarakat mengetahuinya adalah milik Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya.

Andi Amin Halim Tamatappi selaku tim pendamping hukum ahli waris Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya tidak mempermasalahkan adanya pengumuman yang telah disebarkan oleh Ince Baharuddin melalui salah satu LSM tersebut.

Amin justru menantang LSM pendamping Ince Baharuddin itu untuk tidak hanya bisa melempar opini tanpa fakta yang jelas.

“Sebaiknya jangan hanya bisa berkicau lewat pemasangan iklan pengumuman. Jika klien kamu memang benar yah muncul saja jangan main kucing-kucingan bawa semua dokumen keaslianmu kita bertemu dihadapan Kementerian PU-PR yang disaksikan juga dari pihak Kepolisian,” kata Amin, Sabtu (13/5/2017).

Ia menjelaskan Ince Baharuddin merupakan orang yang hebat meski selama ini hanya menggunakan dokumen fotocopi milik ahli waris Inthe Koemala Versi Chandra Taniwijaya ia tak ditahan dan divonis bersalah. Padahal uang negara terancam dengan perbuatan dia dibantu oleh semua oknum intelektual dibelakangnya.

Awal Ince Baharuddin mendapatkan fotocopi milik ahli waris Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya itu dapatkan dari salah satu tim pendamping ahli waris bernama Hamzah Bunga. Hamzah sendiri resmi dilaporkan ahli waris ke Polrestabes Makassar saat itu namun dalam proses penyelidikan ia meninggal sehingga penyelidikan dihentikan.

“Jadi LSM pendamping dia harus tahu siapa itu kliennya. Sejak awal dari proses penyelidikan hingga ditingkatkan ke penyidikan kemudian ditetapkan sebagai DPO karena kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditangkap setelah 6 bulan pelarian lalu sidangkan, Ince Baharuddin tidak bisa memperlihatkan dokumen asli malah ia mengaku dihadapan persidangan jika dokumen yang ia gunakan hanya berupa fotocopi yang ia dapatkan dari pengacaranya bernama Ompo Massa,” ungkap Amin.

Sementara saat ditanya keberadaan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim kala itu, Ince Baharuddin menerangkan ada sama pemiliknya yakni ahli waris Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya.

“Itu tertuang dalam putusan kasus pemalsuan dokumen yang menjerat Ince Baharuddin. Hanya saja entah apa pertimbangan Hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ince Baharuddin,” jelasnya.

Salah satu alasannya, lanjut Amin yang pihaknya mencari tahu karena Ince Baharuddin tidak membuat dokumen yang mirip asli sehingga dokumen asli hanya satu dan ada pada ahli waris Intje Koemala Versi Chandra Taniwijaya.

“Itulah alasan unsur pemalsuan dokumen tak terpenuhi karena selama ini katanya Ince Baharuddin hanya memegang fotocopi,” Amin menjelaskan.

Diakhir katanya Amin sekali lagi menangang LSM pendamping Ince Baharuddin tidak hanya beropini diam-diam melalui pemasangan iklan disalah satu koran harian di Makassar. Tapi jika memang klienmu Ince Baharuddin punya dokumen asli silahkan datang saja. Supaya nanti diperiksa dan menerima sisa pembayaran.

“Karena perlu diketahui penerima sisa uang ganti rugi lahan tol itu jelas yakni mereka yang telah melalui proses verifikasi dan nvestigasi tim pembebasan lahan oleh negara dengan didukung dokumen asli keterangan lolos verifikasi dan investigasi oleh tim pembebasan lahan. Bukan punya kita yang dicuri lalu difotocopy kemudian dimanfaatkan untuk mengerocoki uang negara,” terang Amin.

Lebih lanjut kata Amin mengingatkan agar Kementerian PU-PR juga jangan diam dan seakan melakukan skenario dan menjadikan ince baharuddin sebagai alasan untuk tidak memberikan hak ahli waris atau sisa uang ganti rugi lahan yang dibebaskan menjadi jalan tol reformasi Makassar.

Padahal jelas dan tegas kata Amin dalam putusan tingkat PK No. 177 yang dinyatakan incratch atau berkekuatan hukum tetap memerintahkan agar Kementerian PU-PR segera membayar sisa uang ganti rugi lahan sebesar Rp 9 M lebih dimana sebelumnya ahli waris telah menerima 1/3 dari total nilai pembebasan sebesar Rp 2,5 M dari total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 12 miliar lebih.(**)