Pemprov Sulsel Pantau Kegiatan HTI Sulsel

9 Mei 2017 18:10
Ilustrasi HTI

MAKASSAR, INIKATA.com – Pemerintah Pusat dalam waktu dekat ini akan membubarkan salah satu organisasi kemasyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dianggap tidak mengakui pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Hal tersebut di ungkapkan lansung oleh Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto, yang menganggapnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat.

Merespon isu tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengimbau agar anggota HTI yang ada di Sulsel dapat menerima ini dengan lapang dada, dan ikhlas atas keputusan tersebut, dan meminta tidak melakukan tindakan yang menganggu ketertiban masyarakat.

Menurutnya, keputusan pemerintah ini tentu dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tentu semua sudah mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga HTI ini dibubarkan.

“Kami harap mereka dapat menerima ini. Sejauh ini, kami juga memantau aktivitas dari organisasi tersebut,” kata Asmanto, Selasa, (9/5/2017).

Mengenai pendekatan khusus yang dilakukan pada HTI, Asmanto menyatakan melakukannya bersama dengan pihak yang terkait, karena ini untuk kepentingan semuanya dalam menjaga NKRI.

Ia menambahkan, HTI ini memang hadir sebagai ormas yang tidak pernah membuat keributan, tapi kegiatan yang dilakukannya tidak mengakui pancasila sebagai dasar negara tentu menjadi perhatian, pihaknya pun senantiasa terus mengawal kegiatan dari ormas tersebut.

“Selama ini, kami terus memantau kegiatan dari ormas-ormas yang ada di Sulsel termasuk HTI ini, bersama dengan stakeholder terkait,” terangnya.

Asmanto menyebutkan, Pemprov Sulsel pernah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk HTI yang berakhir pada 2013 lalu.

“Namun seiring berjalannya waktu ini tidak diperpanjang di sini, karena sudah mendapat izin secara terpusat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga organisasi tersebut berkembang dari pusat ke daerah,”katanya.

Berikut Lima Poin Pernyataan Pemerintah Pusat Terkait Pembubaran HTI:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.(**)