Butuh Rp70 Miliar Untuk Normalisasi Sungai Karama di Mateng

6 Mei 2017 17:30
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain melakukan peninjauan lapangan objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mateng.

INIKATA.com – Kebutuhan anggaran sekitar 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng) terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain melakukan peninjauan lapangan objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mateng.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain akan meneruskan hal tersebut kepada Komisi terkait yang lebih kompeten dalam hal pembangunan infrastruktur sungai.

“Masalah anggaran normalisasi sungai sebenarnya menjadi wilayah kerja (domain) Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, kami dari Komisi VIII DPR bermitra dengan BNPB fokus pada anggaran penanggulangan bencana,” jelas politisi muda PKB ini.

Oleh karenanya Malik justru menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dampak bencana alam. Apalagi jika bencana tersebut sifatnya siklus tahunan seperti banjir akibat luapan air sungai, sehingga kesiap-siagaan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Malik Haramain juga memompa semangat masyarakat Desa Pangale dan para relawan Desa Tangguh Bencana agar tidak berputus asa dalam menghadapi bencana alam yang terjadi hampir setiap tahun.

“Bencana alam itu datangnya dari Allah kita tidak bisa menolak, namun sebagai manusia kita diberi akal pikiran untuk digunakan mengantisipasi dan mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam,” pesan Malik.

Senator asal Dapil Jatim II ini juga meyakinkan masyarakat bahwa pihaknya melalui Komisi VIII DPR akan menyerap aspirasi masyarakat terkait langkah-langkah penanggulangan bencana di wilayah Pangale dan sekitarnya.

Kepala BPBD Kabupaten Mateng Rahmat Syam mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang beresiko bencana. Luasnya mencapai 30 hektar area persawahan dan kebun sawit yang setahun sekali tersapu banjir.

“Kabupaten Mateng baru berusia 4 tahun sehingga butuh perhatian dari bapak-ibu anggota DPR untuk mendapatkan anggaran yang memadai. Kami pun baru memiliki Bupati,” ungkap Rahmat Syam.