Warga Pertanyakan Dana Pra dan CSR Proyek Bendungan Nipa-nipa

5 Mei 2017 14:18
area persawahan masyarakat berubah menjadi kolam lumpur akibat tercemar lepasan air dari tampungan sementara bendungan nipa -nipa. (yudha/inikata)

MAKASSAR,INIKATA.com – Warga mempertanyakan keberadaan dana pra dan Coorporate Social Responsibility (CSR) atas pembangunan bendungan nipa-nipa yang terletak di perbatasan Makassar-Maros.

” Proyek ini sudah berjalan tanpa ada kompensasi ke masyarakat sekitar yang diatur dalam perundang-undangan berupa dana pra dan CSR ,”kata Eka Hakim warga BTN Asabri Desa Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe. Kabupaten Maros, Jumat (5/5/2017).

Menurutnya, ada beberapa desa di sekitar kawasan pembangunan bendungan yang rawan terkena dampak lingkungan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Satu diantaranya Desa Moncongloe Lappara Kab. Maros.

” Kami warga di sini tak pernah dilibatkan dalam pembahasan penerbitan izin amdal sementara yang sangat rawan terkena dampak adalah kami warga disini ,”ungkapnya.

Ia mengungkapkan pada saat musim hujan bulan lalu, beberapa area persawahan masyarakat berubah menjadi kolam lumpur akibat tercemar lepasan air dari tampungan sementara bendungan nipa -nipa tersebut.

bendungannipa2 2

“Kami mendesak aktifitas bendungan nipa -nipa dihentikan sementara sebelum ada pembahasan dengan warga sekitar. Ini sudah terlampau jauh mereka beraktifitas tanpa pernah mendapat persetujuan seluruh masyarakat yang rawan terkena dampak akibat adanya pembangunan bendungan kolam nipa nipa itu ,”tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang membangun kolam pengendali banjir di Sulsel yang dinamakan kolam regulasi nipa-nipa yang terletak di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kab. Maros.

Humas KSO Nipa-nipa, Muh Ramli mengatakan keberadaan kolam regulasi nipa-nipa selain berfungsi untuk menampung air yang masuk melalui pelimpah selama terjadi puncak banjir juga diharapkan mampu untuk mengurangi luasan areal daerah yang terdampak banjir. Terutama daerah yang terdapat di bagian hilir sungai Tallo.

“Jadi kolam ini untuk mengamankan daerah pemukiman di bagian hilir sungai Tallo yang diperkirakan sering terkena dampak banjir seluas 3000 Ha yang terdiri dari Kec. Tallo, Tamalanrea dan Kota Makassar sendiri, “kata Ramli.

Selain bermanfaat sebagai pengendali banjir, kolam berdaya tampung 84 Ha tersebut, kata Ramli juga berfungsi sebagai konservasi air tanah dan meningkatkan nilai permukiman disekelilingnya.

“Juga untuk perikanan air tawar dan pengembangan daerah wisata, “terang Ramli.

Kolam regulasi nipa-nipa lanjut Ramli dapat mengairi persawahan masyarakat di tiga kabupaten/kota yang berdekatan masing-masing Kota Makassar, Kab.Maros dan Kab. Gowa.

“Pengerjaan kolam ini dilakukan sejak Desember 2015 dan rencananya selesai dibangun Desember 2018 ,”ujar Ramli.

Ia mengungkapkan pembangunan kolam regulasi nipa-nipa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui Kementerian PU-PR sebesar Rp 347.192.511.000.

“Hanya saja pembebasan lahannya belum kelar tapi kita optimis selesai tepat waktu agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, “tandasnya. (**)