Bisnis Haram Oknum Aparat Negara Dibalik Bandar Narkoba Kampung Sapiria?

21 April 2017 4:04
warga sapiria yang diamankan pagi kemarin, (20/4/2017) opeh aparat Kepolisian dan BNN Sulsel, disini Herman Parenrengi kembali dibekuk.(Foto: Bid Humas Polda Sulsel)

MAKASSAR, INIKATA.com– Bandar Narkoba sapiria, Herman Parenrengi kembali dibekuk aparat kepolisian, pagi kemarin (20/4/2017) bersama 10 warga Sapiria lainnya, padahal Herman pernah dibekuk dengan kepemilikan sabu seberat 7,1 Kilogram pada 2016 lalu.

Penangkapan Herman Parenrengi kala itu berakhir dengan vonis dari PN Makassar pada 13 Oktober 2016 silam terkait kasus Narkoba. Namun pada sidang itu, Herman divonis sebagai pengguna.

Herman dinyatakan terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika (UU Narkotika). Dengan pasal itu dia dinilai terbukti sebagai pengguna narkoba.

Padahal Herman ditetapkan sebagai tersangka dan diketahui sebagai pemilik narkoba alias bandar atas barang bukti sabu seberat 7.142 gram atau 7,1 kilogram lebih yang dipegang oleh tersangka M Basri.

Basri sendiri ditangkap bersama 36 orang lainnya saat aparat gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama Brimob Polda Sulsel melakukan penggerebekan di rumah Herman di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo pada bulan Februari 2016 silam di Kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba terbesar di Makassar.

Dari pengakuan Basri di hadapan penyidik kala itu, barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 7.142 gram itu merupakan milik Herman. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap Herman dan berhasil menangkapnya di sebuah cafe di Makassar pada bulan Juni 2016 lalu.

Lucunya, Herman Parenrengi hanya dihukum pidana menjalani rehabilitasi di Yayasan Peduli Anak Bangsa selama satu tahun sebagaimana diketuk palu Majelis Hakim PN Makassar, Vonis rehabilitasi yang didapat Herman itu dikabarkan karena adanya dugaan rekayasa pasal dan barang bukti.

PENGAKUAN POLDA SULSEL

Bagaimana tidak, polisi menetapkan Herman Parenrengi sebagai tersangka yang berperan sebagai bandar narkoba bukan pengguna, hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani kepada Inikata.com pada Kamis (2/3/2017) lalu.

Sampai berkas lengkap alias P21, kata Dicky, dia diancam dengan pasal dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika yang mengatur tentang bandar.

“Sejak awal hingga dinyatakan P21, tersangka disangkakan Pasal 112 ayat 2 Subsider 112 ayat 2 juncto Pasal 132 UU Narkotika,” kata Dicky.

Tak hanya itu, pada berita acara pemeriksaan (BAP), lanjut Dicky, juga tertulis barang bukti dengan jelas seberat 7,142 gram.“Jadi jelas tersangka Herman sebagai bandar, bukan pengguna,” pungkas Dicky.

Dicky pun menduga, jumlah barang bukti yang tertera saat penuntutan diubah. “Barang bukti itu jelas diubah,” tutupnya.

SIAPA YANG BERMAIN?

Oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) berinisial HTL yang diduga telah merekayasa pasal dan barang bukti terhadap bandar Narkoba, Herman Parenrengi menjadi pengguna Narkoba akhirnya mencuat dipermukaan terkait rekanannya.

Informasi berhasil diperoleh Inikata.com, oknum Jaksa berparas cantik ini, bekerja sama dengan salah satu oknum Polisi jajaran Polda Sulawesi Selatan yakni berinisial S dan berpangkat Bripka.

Namun, Bripka S telah menjalani pemeriksaan intensif oleh Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel. Bripka S merupakan penyidik Direktorat Reserse Narkoba.

Kuat dugaan Bripka S dan HTL bermain pada perubahan pasal, sehingga bandar Narkoba asal kampung Sapiria, Kelurahan Panampu Makassar itu mendapat rehabilitasi disuatu Yayasan.

“Iya dia (Bripka S) sedang diperiksa di Propam terkait kasus itu,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Eka Yudha, Rabu (8/3/2017) lalu kepada Inikata.com.

Kata Eka Yudha, Bripka S diduga bersekongkol dengan jaksa HTL yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat persidangan Herman.

Namun, Eka masih enggan menjelaskan secara terperinci lebih jauh soal dugaan keterlibatan Bripka S dalam kasus ini.“Tapi jelasnya silahkan ikuti perkembangan pemeriksaannya ke Propam saja,” tutupnya.(**)