Polda Sulsel Bakal Tetapkan Dua Tersangka Pengoplos Pupuk Ilegal

19 April 2017 17:31
Polda Sulsel merelease kasus terkait pengoplosan pupuk yang bermerek Popro yang diproduksi di Gowa dan Merek Super Kompos diproduksi diwilayah Gowa, di Jalan Poros Pallangga, Kabupaten Gowa, Rabu (19/4/2017).

GOWA, INIKATA.com – Polda Sulsel merelease kasus terkait pengoplosan pupuk yang bermerek Popro yang diproduksi di Gowa dan Merek Super Kompos diproduksi diwilayah Gowa, di Jalan Poros Pallangga, Kabupaten Gowa, Rabu (19/4/2017).

Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap Pupuk non subsidi yang diedarkan oleh palaku Usaha Toko “HT” (Harapan Tani) yang beralamat Jalan poros limbung Cambayya No 51, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan cara memperdagangkan kepada petani dan pengecer.

Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan, bahwa pengungkapan kasus terkait pengoplosan pupuk yang bermerek Popro yang diproduksi di Gowa dan Merek Super Kompos diproduksi diwilayah Gowa ini berdasarkan laporan dari masyarakat dikembangkan oleh penyelidik yang ada di Dit Reskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 12 April 2017 yang lalu.

” Dalam pengungkapan kasus ini kita menemukan lokasi ini dan ada beberapa lokasi lain tempat memproduksi daripada pupuk yang ilegal ini atau pupuk yang dioplos ini, dari hasil penyelidikan ada dua orang nanti yang diduga sebagai pelakunya yakni SL dan MB dalam waktu dekat kasus ini dinaikkan kepada tahap penyidikan,” kata Brigjen Pol Gatot Edi Pramono.

Ia juga mengatakan, dari laporan hasil penyelidikan dan penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel diketahui pupuk tersebut sudah lama beredar selama 11 tahun khsusunya pupuk bermerek Popro dan pupuk kompos ini beredar selama 2 tahun dibeberapa wilayah di Sulawesi Selatan.

“Jadi Pupuk bermerek Popro ini sudah beredar selama kurang lebih 11 tahun sementara Pupuk bermerek Kompos itu beredar selama 2 tahun diwilayah Sulsel seperti di Gowa, Sinjai, Takalar dan beberapa daerah lain,” ujarnya.

Ia berujar, Ini sudah melanggar Undang undang dan ada beberapa peraturan perundangan seperti sistem budaya tanaman, konsumen dan perdagangan yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara.

” Kalau ada seperti ini kita tau dan digunakan untuk memberikan pupuk kepada tanaman yang ada, tanaman itu kan tidak tumbuh sesuai dengan yang diharapkan tentunya, nah ini yang melanggar undang undang tentunya dan ada beberapa peraturan perundangan yang dilanggar yaitu yang pertama terkait dengan perundangan sistem budaya tanaman, perlindungan konsumen, perdagangan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” katanya.(**)