Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Dinas Perikanan Sulsel, Polda Sulsel Diminta Dalami Peran PPK

11 April 2017 17:52
Pasca penggeledehan di kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Sulsel beberapa waktu lalu.

MAKASSAR, INIKATA.com – Pasca penggeledehan di kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sulsel, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan langsung Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel beberapa waktu lalu.

Pengeledahan itu terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan, pengadaan dan pemasangan pipa air minum tahun 2016. Dimana dari proyek yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) senilai Rp 3,7 Miliar tersebut ditemukan seluruh kegiatannya yang terdiri 21 item kegiatan fiktif.

“Laporannya dibuat sedemikian rupa seakan pengerjaan telah dirampungkan tapi ternyata kenyataannya kegiatannya tak ada alias fiktif,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pihaknya kemarin, Yudhiawan mengakui telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua monitor, dan satu unit CPU serta satu dos dukumen penting terkait proyek tersebut.

“Kita belum menetapkan tersangka tapi statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan mendekat ini kita akan gelar perkara untuk menentukan tersangka,” terangnya.

Hal tersebut menjadi acuan bagi Polda Sulsel untuk mendalami peranan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kaharuddin dalam kasus proyek fiktif.

“Jika kegiatannya diduga fiktif sebagaimana dikatakan penyidik maka jelas itu kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK). Maka penyidik harus dalami peran PPK dalam proyek ini,” kata Farid Mamma Ditektur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel via pesan singkat, Selasa (11/4/2017).

Selain PPK, Farid juga meminta penyidik mendalami peran sentral lainnya yakni kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Semua ini harus bertanggungjawab atas temuan kegiatan fiktif yang jelas telah merugikan negara. Uang negara habis kegiatan tak ada,” tegas Farid.(**)