Berawal dari Diskusi, Cara Mengusir “Tikus” Dalam Anggaran Desa

31 Maret 2017 17:33
Diskusi jumatan yang rutin dilaksanakan rutin tiap hari jumat dalam isteriku tiap minggu. Dalam diskusi kali ini membahas tentang anggaran dana desa.

JENEPONTO, INIKATA.com – Diskusi jumatan yang rutin dilaksanakan rutin tiap hari jumat dalam isteriku tiap minggu. Dalam diskusi kali ini membahas tentang anggaran dana desa.

Hadir dalam diskusi antara lain, Kepala dinas BPMPD, Sofyan Saga, Anggota DPRD Andi Baso Sugiarto, Ketua Apdesi Jeneponto yang juga Sekretaris Apdesi Sulsel Andi Pangerang Mustamu, dan beberapa kepala desa.

Kepala dinas BPMPD, Sofyan Saga mengatakan, semua jabatan itu harus ikhlas. “Dibuat regulasi dan aturan sehingga tikus takut masuk dijebakan,”kata Sofyan Saga, di balla kopi turatea, jumat (31/3/2017).

“Pencairan dana bukan melalui BPMPD, tapi melalui perwakilan kecamatan. Semua harus bebas temuan dari inspektorat. Semuanya harus singkron sehingga tikus tidak bisa lagi lewat,” jelas Sofyan Saga.

Sementara, anggota DPRD Jeneponto, Andi Baso Sugiarto mengutarakan, kalau berbicara tikus tidak enak menyebutkan mama, “tahun 2015 itu yang sangat patal, dengan regulasi yang dipaksakan. Saya berharap kepala BPMPD membuat regulasi yang jelas,” ungkapnya.

Ia juga berharap, agar bagaimana para kepala desa memahami regulasi. BPD juga perlu diberikan pemahaman agar tidak ada arogansi. Katanya lagi, Kepala dinas harus turun ke lapangan.

“Ada 4 desa sudah expose kasus di Kejari. kalau desa tidak tertib administrasi kenapa desa tidak di finalti. Fungsi pengawasan semua berhak mengawasi dana desa termasuk masyarakat. Dana desa ada mata dan telinga. Bagaimana kepala desa itu diperiksa di Kajati karena ulah tikus. Kalau bisa wartawan dan LSM dilibatkan,” tegas Andi Baso Sugiarto.

Ketua Apdesi Jeneponto, Andi Pangerang Mustamu menjelaskan, kurang lebih 270 desa yang sedang berkasus tapi tidak semua korupsi, namun persoalan administrasi.

“Harapan kami, teman-teman tentu harus lebih paham tentang dana desa. Para kepala desa perlunya diberikan pemahaman tentang tata cara petunjuk teknis penggunaan dana desa,” kata Andi Pangerang Mustamu.