Rakor Desa di Bulukumba Bahas Penggunaan Alokasi ADD

31 Maret 2017 0:09
Rakor desa yang digelar di ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (30/3).

BULUKUMBA, INIKATA.com – Untuk membahas berbagai persoalan-persoalan yang mencuat belakangan ini terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD), Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala desa, fasilitator, tenaga ahli serta pendamping desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Rakor yang digelar di ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (30/3) ini juga menghadirkan Tim Asistensi Pemerintah Daerah, Inspektorat dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Kegiatan ini juga menjadi ajang klarifikasi dari berbagai isu permasalahan dihadapi seperti adanya edaran bupati terkait penggunaan dana desa untuk pembiayai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), isu dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maksimal 10 persen dari anggaran desa, serta adanya target 20 juta untuk Pendapatan Asli Desa yang dibebankan kepada desa.

“Ini menjadi langkah maju dan strategis bagaimana kita melakukan koordinasi dan komunikasi terkait persoalan yang ada. Tujuan kita pada dasarnya sama yaitu bagaimana dapat mengakselerasi pelaksanaan amanat dari undang-undang desa karena undang-undang ini telah memberikan banyak perubahan, sehingga kita di lapangan penting untuk terus mengevaluasi mencermati pemanfaatan dana desa baik ADD maupun ADD” kata Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto dalam pengantarnya.

Menurutnya perspektif pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu tetap sama bagaimana desa bisa lebih maju dan berkembang. Olehnya itu, kata Tomy porsi anggaran yang diterima desa betul-betul merefleksikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan RPJMDes.

Di sinilah peran pemerintah daerah bagaimana mensinkronisasi dan mensinergikan antara RPJMDes dan RPJMD kabupaten. Data 127 ribu warga miskin yang tersebar itu lanjut Tomy seharusnya menjadi perhatian dari anggaran desa tersebut.

Harapannya pemanfaatan program kegiatan yang bersumber dari ADD dan BDD harus memperhatikan perbaikan nasib warga miskin.

Terkait edaran bupati tersebut, Tomy langsung mengklarifikasi bahwa yang namanya edaran, legalitasnya tidak memberi pemaksaan kepada pemerintah desa.

Pemerintah desa lanjut Tomy memiliki kewenangan untuk memanfaatkan anggaran tersebut sesuai kebutuhannya oleh karena tidak semua desa memiliki kebutuhan dan permasalahan yang sama.

“Bisa jadi ada desa yang penting menganggarkan itu, tapi di desa lain tidak menjadi prioritas, jadi ini lebih kepada himbauan untuk dilaksanakan. Ini kan juga hanya tindak lanjut dari MoU antara BKKBN dan Kementerian Desa,” pinta Tomy. (**)