Kasus Dugaan Korupsi CPI Masih Tahap Penyelidikan KPK

29 Maret 2017 22:03
Ilustrasi CPI

MAKASSAR, INIKATA.com – Kasus dugaan korupsi reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) sedang diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum masuk ke tahap penyelidikan.

“Kami belum terima laporan, saya belum dalami. Kalau ada pengumpulan data itu karena proses verifikasi dimana-mana sudah biasa. Saya bilang, hukum itu tidak boleh dendam, tidak boleh marah, dan mempelajarinya pelan-pelan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang, saat berada di Makassar, Rabu (29/3/2017).

Ia mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi seperti itu, pihaknya mengaku nama saja belum tentu salah, apa lagi tidak disebut. Jadi harus berhati-hati.

Saut juga menyebutkan, komisi anti rasuah itu tidak boleh gegabah dan tidak boleh SP3 (Surat Perintah Pemberhetian Penyidikan). Jadi harus melakukan sesuatunya serba hati-hati.

“Kita sudah memanggil saksi berulang-ulang. Lebih 200 orang saksi diperiksa itu sudah biasa kami lakukan,” jelasnya.

Terkait kasus dugaan korupsi CPI, Saut mengaku tidak hapal kasusnya tersebut. Bahkan dirinya tidak bisa menjelaskan waktu yang akan ditempuh untuk melakukan verifikasi semua kasus untuk mendapatkan hasilnya.

Bahkan, Saut sendiri memberikan contoh kasus seperti e-KTP yang ditangani saat ini oleh pihak KPK, dimana kasus e-KTP membutuhkan waktu selama tiga tahun.

“Tidak bisa diukur. Kasus e-KTP saja kami butuh waktu tiga tahun. Jadi memang butuh waktu. Yang paling penting adalah KPK datang mengumpulkan peradaban hukum yang baru, kemudian lebih baik, solid, hati-hati, karena kalau kami memanggil orang belum tentu bermasalah. Bisa jadi kami panggil A tapi yang dihukum si B. Itu proses hukum biasa,” ucap Saut.

KPK datang ke Sulsel, bisa jadi itu masih tahap penyelidikan, lanjut Suhut, belum masuk penyidikan. Terlebih penyelidikan dimana pihaknya tidak menyebutkan nama. Namun KPK sendiri masih melakukan pembelajaran kasus.

Baca Juga: KPK Verifikasi Dugaan Kasus Korupsi Reklamasi CPI?

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, saat dimintai keterangan terkait verifikasi yang dilakukan KPK pada kasus reklamasi CPI mengatakan, kemungkinan KPK datang melakukan monitoring, evaluasi (Monev) dan dalam rangka verifikasi.

“Dalam beberapa hal dan monev itu bisa dilakukan kapan saja. Dan kalau ada verifikasi itu wajar saja. Monev kan sudah dilakukan empat kali di sini,” singkat Syahrul Yasin Limpo akrab disapa SYL.

Center Point Indonesia (CPI) merupakan megaproyek Pemerintah Provinsi Sulsel yang dicanangkan sejak 2009 di kawasan Tanjung Bunga. Di kawasan itu, siap berdiri Wisma Negara.

Pada waktu bersamaan, beberapa petugas KPK menyambangi Kantor Gubernur Provinsi Sulsel dengan menggunakan atribut KPK sejenis rompi. Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau dua lokasi proyek yakni, Makassar New Port dan Pelabuhan Makassar New Port. Senin (27/3/2017).

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, Musaddaq mengakui, jika bulan lalu pihaknya telah melakukan presentasi bersama KMAK (Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi) di KPK atas beberapa temuan tambahan dari pelaporan mereka sebelumnya, terkait korupsi reklamasi CPI.

Berdasarkan data Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, reklamasi yang dilakukan di kawasan yang sekarang disebut Centre Point of Indonesia, dengan luas 157,23 ha dikerjakan oleh PT Yasmin Bumi Asri melalui Perjanjian Kerjasama yang masing-masing ditandatangani oleh Gubernur Sulsel dan Direktur Utama PT Yasmin Bumi Asri.

Baca Juga: Polda Sulsel Selidiki Kasus CPI Setelah Dengar KPK Mau Ambil Alih

Dari 157,23 hektare, PT Yasmin Bumi Asri memperoleh hak atas pekerjaan reklamasi berupa lahan seluas 106,76 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Yasmin Bumi Asri tanpa alas status hak Pengelolaan dari Pemprov Sulsel.

Sementara pemprov Sulsel hanya mendapat bagian lahan hasil reklamasi seluas 50,47 hektare dengan status hak pengelolaan.(**)