Ricky Tandiawan Keok Lawan Ahli Waris Tjintjng Karaeng Lengkese di Pengadilan

29 Maret 2017 20:01
Ilustrasi Hukum

MAKASSAR,INIKATA.com – Pendiri Galesong Group Ricky Tandiawan keok di Pengadilan Negeri Makassar menghadapi permohonan praperadilan dari ahli waris Tjintjing Karaeng Lengkese, Rabu (29/3/2017).

Diketahui Ricky Tandiawan melaporkan ahli waris Tjintjing Karaeng Galesong ke Polda Sulsel terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam perkara sengketa tanah yang terletak di Jalan Sultan Alaudin Makassar, tepatnya di samping Gedung Juang 45 Makassar denhan luas sekitar 4,5 hektare.

Permohonan praperadilan diajukan oleh penasehat hukum dari Dwipa Law Firm yang terdiri dari Irfan SH, Tirta Cakindra SH. MH, dan Jonathan Marpaung SH, mewakili para ahli waris yang terdiri dari Lieyanto Hendra, Abd Hakim dan Andi Itang Karaeng Runna.

Diketahui, ketiganya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Sulsel dengan sangkaan Pasal 263 subidair Pasal 266 KUHP yang teregister melalui LPB/751/XII/2015/SPKT tertanggal 3 Desember 2015.

Baca Juga: Meski Jadi Terdakwa, Alif Tetap Rayakan Ulang Tahun Ke 16 di Tahanan Pengadilan

Penasehat hukum Irfan SH menjelaskan, dalam proses pembuktian praperadilan, ternyata termohon praperadilan dalam hal ini penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel yang diwakili oleh Kompol Syukri Abham, tidak mampu membuktikan tuduhan Ricky Tandiawan mengenai pemalsuan dokumen.

“Tidak ada bukti forensik yang menjadi acuan adanya tindak pidana sebgaimana tuduhan dari Ricky Tandiawan,”ujar Irfan.

Lebih lanjut dia menyebutkan, tidak adanya bukti forensik tersebut menjadi alasan dari hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar, Kasianus Telambanua, mengabulkan permohonan praperadilan dengan amar putusan.

“Amar putusan menyatakan pembatalan dan tidak sah penetapan tersangka terhadap laporan polisi nomor LPB/751/XII/2015/SPKT tgl 3 Desember 2015. Hakim juga memerintahkan termohon dalam hal ini penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan yang dilaporkan Ricky Tandiawan,”terang Irfan.

Penasehat hukum lainnya, Jonathan Marpaung, menambahkan, putusan praperadilan harus ditegakkan dan bahwa putusan praperadilan adalah putusan yang final dan tidak ada upaya hukum apapun, sehingga termohon dalam hal ini penyidik Polda Sulsel segera melaksanakan putusan praperadilan tersebut.

Baca Juga: Pengadilan Tipikor Dipenuhi Loyalis Idris Syukur

“Kami mengapresiasi bahwa putusan hakim sangat berkeadilan,”kata Jonathan.(**)