Sidang Lanjutan DID Lutra, Arjuna Beberkan Fakta Dugaan Keterlibatan Bupati Cantik

24 Maret 2017 8:56
Mantan Bupati Luwu Utara (Lutra), Arifin Junaedi hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (23/3/2017) kemarin.(afri/inikata)

MAKASSAR, INIKATA.com – Mantan Bupati Luwu Utara (Lutra), Arifin Junaedi hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (23/3/2017) kemarin.

Arifin Junaedi sapaan Arjuna itu sengaja dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kehadiran Arjuna adalah membeberkan fakta kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Luwu Utara yang dimana diduga melibatkan Bupati Cantik, Indah Putri Indriani.

Di hadapan majelis hakim ketua, Arjuna mengatakan fakta di depan majelis hakim yang membuat dokumen Rencana Kerja (RKA) adalah Wakil Bupati Luwu Utara pada saat itu yakni Indah Putri Indriani.

Selain itu, kata Arifin ada perbedaan RPA yang dirinya buat dengan Wakil Bupati, hanya saja dirinya menandatangani 103 kegiatan.

“Dokumen yang saya tanda tangani terdapat 103 kegiatan, sedangkan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati hanya 80 kegiatan,” kata Arjuna. Jumat (24/3/2017).

Kendati demikian, kasus itu baru ia ketahui setelah pihak Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, semasa Arjuna sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Luwu Utara.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang dokumen yang dibuat oleh Wakil Bupati. Saya baru mengetahuinya saat saya di periksa di Polda,” terangnya.

Ia menambahkan, tentang dokumen RKA yang diserahkan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dirinya pada saat itu sedang tidak berada tempat. Pasalnya pada waktu itu, dirinya sedang berada di Luar Negeri dan sama sekali tidak ada laporan dari Wakil Bupati.

“Saya tidak dapat laporan terkait dokumen saat ditujukan ke Kemenkeu karena saat itu saya berada diluar negeri,” jelasnya lagi.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan bupati cantik mendudukkan dua orang terdakwa masing-masing Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sariming mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lutra yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi.

Proyek yang menjerat kedua terdakwa diketahui bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut terbagi dalam 11 item kegiatan terdiri dari pengadaan barang dan pembangunan fisik dimana untuk jenis kegiatan pengadaan barang masing-masing program barang dan sumber belajar virtual (PSBV) sebesar Rp 4.891.258.000.

Lalu kegiatan pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP senilai Rp 3.980.000.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD senilai Rp 2.244.000.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP senilai Rp 3.374.600.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU senilai Rp 3.462.300.000.

Selanjutnya, kegiatan fisik di antaranya kegiatan pembangunan dan rehab SDN/SMPN/SMAN/SMKN senilai Rp 6.510.000.000, kegiatan jasa konsultasi perencanaan senilai Rp 228.000.000, kegiatan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp 171.000.000. Lalu kegiatan pengadaan meubelair senilai Rp 1.003.000.000, kegiatan pelatihan guru senilai Rp 300.000.000, serta kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan senilai Rp 194.681.000.

Dimana dalam perjalanan khusus jenis kegiatan pengadaan barang tersebut ditemukan adanya kesalahan spesifikasi sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan kerugian negara ditaksir sebesar Rp 3,6 miliar.(***)