Pembebasan Lahan PLTB Jeneponto 80 Persen Rampung

20 Maret 2017 22:25
kepala cabang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto, Wendell Gerry

JENEPONTO, INIKATA. com – kepala cabang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto, Wendell Gerry mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah 80 persen rampung.

“Kita swasta bukan pemerintah, bukan BUMN. Kita menbebaskan bukan dengan uang negara, tapi uang swasta. Kalau memakai uang negara itu kita harus transparan, tapi swasta itu kita ada dapur kita sendiri. Kita adalah investor yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kabupaten Jeneponto. Ini adalah programnya pak Jokowi 72 mega watt,” jelas Wendell Gerry, senin (20/3/2017).

Menurut Wendell Gerry bahwa banyak beredar di masyarakat itu adanya calo atau makelar dan pada saat itu masyarakat menandatangani perjanjian jual beli, nama disitu nama saya yang dikuasakan oleh PT. Energy Bayu Jeneponto, Ini bukan perorangan.

Wendell Gerry menambahkan, mengenai pembebasan lahan hampir selesai di atas 80 persen, total luas lahan tanah yang dibutuhkan hampir 40 hektar, tapi yang dipakai tidak sepenuhnya itu, “jalan yang kita bebaskan 15 meter, jalan yang kita pakai sekitar 6 meter plus gorong-gorongnya mungkin sampai 8 meter,” tuturnya.

Baca Juga: Kepala Kemenag Jeneponto Mengamuk!

Ia mengungkapkan, mengenai banyaknya hal-hal yang beredar di luar itu tidak benar dan salah paham, “waktu ada demo di kejaksaan, poin yang dia sampaikan itu tidak tepat. Permasalahan ada justru bukan dari pemilik tanah karena pemilik tanah hampir semua kooperatif, siapa yang tidak mau, tentu kita tidak paksa,” ungkapnya.

Katanya lagi, pembebasan lahan tentunya tidak sembarang menentukan harga. Menurutnya, perusahaan tidak mau dijadikan alat politik, perusahaan niatnya membangun Jeneponto, memberikan manfaat bagi masyarakat agar tinggi ekonominya, mengembangkan pariwisata.

“Amdal juga sudah selesai, administrasi sudah lengkap. PLTB ini menggunakan 20 turbin berada di delapan desa. Karena yang kita bangun jalan. Masyarakat itu sangat kooperatif dalam hal pembebasan lahan. Prosedur pembebasan lahan, kita panjar pemilik tanah, jika tanah sudah diukur, dokumen sudah dilengkapi baru kita bisa lunasi, kalau tidak lengkap kita tidak bisa lunasi. Perusahaan tidak neko-neko koq,” jelasnya.

Baca Juga: 556 KK Dapat Nikmati Air Bersih di Desa Bonto Ujung Jeneponto

Lanjutnya, kita tidak akan mempanjar tanpa didampingi pihak kelurahan atau desa, yang tahu ini siapa yang punya ya pak desa, pak lurah, pak lingkungan. Jadi, tidak ada calo. Bahkan, pph pemilik tanah 2 persen itu perusahaan yang tanggung, di notaris biaya notaris itu mereka tidak tanggung, mereka terima 100 tanpa ada potongan.

“Kalau ada potongan lapor ke saya, kalau anggota saya ada yang minta kita bisa berhentikan, karena kita tidak ada potongan. Alhamdulillah dari perusahaan tidak ada potongan,” tegasnya.(**)