Kasus Dugaan Korupsi Pompengan Jeneberang di Polrestabes Makassar Mandek

19 Maret 2017 20:32
Ilustrasi.

MAKASSAR, INIKATA.com – Kasus dugaan korupsi Pompengan Jeneberang sudah memasuki tahun ketiga. Dimana kasus tersebut ditangani Unit Tipikor Satuan Reskrim Polrestabes Makassar yang hingga saat ink tidak ada kelanjutan atau mandek.

Kasus yang sejak tahun 2014 itu ditingkatkan statusnya menjadi tahap penyidikan dan telah menetapkan tiga orang tersangka dari pihak Balai Pompengan.

Ketiga tersangka diketahui masing masing Windiyono mantan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di BPN Makassar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Surabaya, Agus Setyawan Kepala Balai Pompengan Sungai Jeneberang Makassar serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Basir.

Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma menduga ada unsur kesengajaan kasus tersebut tak berlanjut.

“Ini sangat parah sudah ada tersangka malah tidak lanjut ke pengadilan. Saya kira patut Propam harus turun mengusut dugaan adanya kongkalikong penyidik dengan pihak pompengan dalam kasus itu,” kata Farid Mamma, Minggu (19/3/2017).

Lebih lanjut, kata Farid, pihaknya menduga kuat ada mafia hukum yang bermain dalam kasus dugaan korupsi Pompengan Jeneberang sehingga dengan terang terangan disengaja tak dilanjutkan bahkan perkembangannya tak terdengar lagi.

“Kalau pun dihentikan alias SP3 maka penyidik harus gelar transparan dan sesuai mekanisme yang ada. Ini ada apa sebenarnya wajah penegak hukum kita di Makassar,” tanya Farid.

Sementara Kanit III Tipikor Polrestabes Makassar, Ajun Komisaris Polisi  Badollahi mengatakan, pihaknya juga menduga dokumen hasil pemetaan direkayasa agar uang dapat cair.

“Jadi diduga dokumen hasil pemetaan direkayasa agar uang dapat cair seharusnya juga uang yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya saja,” jelas AKP Badollahi.

Dalam proyek yang menggunakan sumber anggaran pendapatan belanja negara (APBN)  tahun 2012 sebesar Rp 800 Juta itu diduga terjadi pemalsuan dokumen hasil pengerjaan diantaranya dokumen berita acara penyelesaian pengerjaan berupa pemetaan tersebut sehingga dijadikan dasar dilakukan pencairan uang 100 persen serta diduga adanya rekayasa dokumen lainnya agar uang dapat cair.

Sementara dalam kontrak proyek dinyatakan uang dapat dibayarkan 100 persen setelah pekerjaan baik pengukuran serta pemetaan sudah selesai 100 persen dikerjakan, tapi kenyataannya pengukuran sudah dilakukan namun saat itu peta bidang pemetaan tidak dapat diperlihatkan.

Proyek pengukuran dan pemetaan di Balai Pompengan itu diduga telah terjadi tindak pidana melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan adanya laporan yang diterima penyidik sebelumnya. (**)