Digusur, Warga Asrama TNI Bara-Baraya Ancam Tetap Memblokir

18 Maret 2017 20:43
Warga Asrama TNI Bara-Baraya Ancam Tetap Memblokir. (foto-foto: Afriansyah/Inikata.com)

MAKASSAR,INIKATA.com – Ratusan warga Asrama TNI Bara Barayya, Kecamatan Makassar, terkena penggusuran sejak dikeluarkannya SP 3 Kodam VII/Wirabuana meminta agar Pangdam meninggalkan Makassar.

Selain itu, warga yang sejak Jumat (17/3/2017) kemarin, melakukan pemblokiran jalan akan terus melakukan hal tersebut seperti yang disampaikan ketua Aliansi Masyarakat Bara-Baraya, Faiz Wardan.

Barabarayya

Ia mengatakan, jika warga akan terus memblokir akses jalan Abu Bakar Lambogo hingga Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti meninggalkan kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Faiz menjelaskan, apa yang dilakukan oleh ratusan warga adalah bentuk kekecewaan sekaligus penolakan penggusuran. Semuanya berjumlah 28 Kartu Keluarga (KK).

“Puluhan keluarga tersebut menempati lahan yang diklaim Kodam VII/Wirabuana adalah tanah okupasi TNI AD dan akan dikembalikan kepada pemilik tanah, H Achmad Andi Umar,” kata Faiz melalui jumpa persnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurutnya, seharusnya pihak Pangdam VII menahan diri. Gubernur, Walikota dan DPRD melarang Pangdam untuk melakukan eksekusi.

“Tapi SP 3 tetap keluar, itu artinya tidak ada lagi yang mereka mau dengar,” jelasnya.

Olehnya itu, Faiz menambahkan pihaknya tidak bisa menjamin jika ada sesuatu hal yang akan terjadi. “Apabila terjadi konflik diatas tanah ini, pasti ada korban entah dari warga atau Kodam. Jangan sampai Pangdam VII/Wirabuana mengajarkan warga Bara-baraya untuk melawan hukumnya sendiri. Yang jelas kami menolak bentuk kekerasan dan intervensi pihak Kodam VII/Wirabuana,” tegasnya.

Hal senada dengan Faiz, Muh Aljibra Al Iksan, Kuasa Hukum warga, menyayangkan sikap Kodam VII/Wirabuana yang mengeluarkan SP 3. Luas tanah di peta yakni 28 ribu meter persegi, namun yang dipakai hanya 22 ribu meter persegi.

“Sisanya itu kita lihat siapa yang menempati tanah warga. Pangdam VII/Wirabuana punya hak sewa dan warga punya akta jual beli. Tentu posisi akta jual beli lebih tinggi. Apalagi mereka juga tidak pernah membayar uang sewa tanah,” katanya. (**)