Kejati Sulsel dan Tersangka Korupsi Gernas Belopa Diduga Lakukan Kongkalikong

16 Maret 2017 17:32
Ilustrasi hukum

MAKASSAR, INIKATA.com – Kasus Korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Belopa Kabupaten Luwu yang menetapkan Saleh Rahim sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel diduga kuat kongkalikong, sebab empat tahun telah berlalu belum juga selesai.

Sementara kasus yang telah merugikan negara tersebut jelas telah diikat oleh putusan praperadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar saat para lembaga aktifis di Makassar melakukan gugatan atas penghentian sepihak alias sp3 kasus itu.

Sekedar diketahui, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang ditetapkan pada tahun 2013 tersebut berdasarkan dari gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi di Sulsel ke PN Makassar terhadap tindakan penghentian sepihak penyidikan kasus korupsi gernas kakao Kab. Belopa oleh bidang pidana khusus Kejati Sulsel dimana dalam penyidikan kasus tersebut sebelumnya telah menetapkan Saleh Rahim sebagai tersangka.

Dalam putusan praperadilan kasus gernas kakao Kab. Belopa dimana Majelis Hakim memerintahkan agar penyidikan kasus korupsi gernas yang menjerat Saleh Rahim sebagai tersangka untuk segera dilanjut dan memeriksa ulang semua pihak-pihak terkait serta segera melimpahkannya ke persidangan tipikor Makassar.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek SPAM Moncongloe, Pukat Sulsel Minta Polisi dan Kejaksaan Perjelas Penanganan

Putusan itu juga Majelis Hakim meminta kepada penyidik Kejati agar kembali memeriksa Saleh Rahim sebagai tersangka yang sebelumnya penyidikan perkaranya dihentikan tanpa alasan jelas. Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar sebelumnya telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun terhadap dua terdakwa lebih awal.

Dimana kedua terdakwa tersebut masing-masing Kepala Bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Bambang Syam dan Kuasa Direksi PT Coya Coorporindo Ismail yang bertindak sebagai rekanan proyek.

Selain hukuman badan, kedua terdakwa dibebani dengan membayar denda sesuai perbuatannya. Dimana terdakwa Ismail dikenakan denda senilai Rp 200 juta subsidair dua bulan penjara dan ditambahkan dengan uang pengganti sebesar Rp 1,3 Milyar dan apabila denda dan uang pengganti tersebut tidak dapat dibayarkan terdakwa Ismail dikenakan hukuman pengganti kurungan 1 bulan penjara.

Sementara terdakwa Bambang dibebankan pembayaran denda senilai Rp 200 juta dan jika tak dapat memenuhinya digantikan dengan kurungan 2 bulan penjara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makassar menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti keterlibatan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan proyek gernas kakao belopa dimana keduanya melanggar penerapan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni secara bersama-sama atau turut serta memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Proyek kegiatan gernas kakao Belopa berdasarkan perhitungan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) Sulsel ditaksir merugikan negara sebesar Rp 5,4 Milyar.

Dalam amar putusan kedua terdakwa tersebut tercantum pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dimana telah tampak adanya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah mengakibatkan kerugian negara.

Kerugian itu sebagaimana dalam amar putusan dituangkan bahwa tidak terjadi apabila tidak ada kerjasama antara Bambang Syam selaku PPK, Saleh Rahim (Direktur PT Koya Corporindo) selaku penyedia barang yang menandatangani kontrak dan Ismail yang secara ril melaksanakan pekerjaan rehabilitasi kakao sambung samping (entres) dari PT Koya Corporindo dengan menggunakan PT Koya Corporindo sebagai sarananya.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, majelis hakim yang di Ketuai M. Damis dalam perkara gernas kakao itu berpendapat bahwa unsur turut melakukan terpenuhi dan semua barang bukti diminta untuk kembali digunakan dalam perkara tersangka Saleh Rahim.

Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma mengatakan kuat dugaan dalam penyidikan kasus korupsi tersebut ada permainan antara pihak Kejati dan tersangka sehingga kasus ini tenggelam bahkan sengaja tak dimunculkan lagi.

Ironinya Putusan Praperadilan selanjutnya seakan dibuat ompong alias tak bertaring oleh pihak Kejati Sulsel.

Baca Juga: Kasus Korupsi Gernas Belopa Ompong, Pukat Sulsel Ancam Lapor ke Kejaksaan Agung RI

“Kejaksaan Agung harus segera turun mengevaluasi Kejati yang dengan terang terangan tak patuhi aturan. Dimana kasus ini jelas sudah intervensi Pengadilan melalui penetapan, namun pihak Kejati hingga saat ini tak patuhi putusan praperadilan tersebut agar segera merampungkan penyidikan dan melimpahkannya ke pengadilan tipikor,” kata Farid Mamma kepada IniKata.com, Kamis (16/3/2017).

Diamnya Kejati dalam penyidikan korupsi Gernas Belopa dengan tegas dikatakan Farid kuat dugaan kongkalikong alias main mata antara Kejati dan Tersangka Saleh Rahim.

“Kasus ini kan sudah jelas dan diikat oleh penetapan pengadilan kok justru tak dipatuhi. Inilah bukti terang terangan penegak hukum dalam hal ini Kejati yang nota bene harus patuhi hukum justru melanggarnya. Wajar masyarakat tak percaya penegakan hukum saat ini,” terang Farid.(**)