PUKAT Sulsel Soroti Kasus Penyewaan Lahan Buloa Makassar yang Mandek

15 Maret 2017 21:50
Direktur Pukat Sulsel, Farid Mamma

MAKASSAR, INIKATA.com – Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, kembali menyoroti kasus penyewaan lahan Buloa Makassar. Dimana kasus tersebut ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang mandek.

Data yang dihimpun bahwa lahan milik negara tersebut telah dikuasai oleh salah satu oknum pengusaha, yakni Soedirjo Aliman alias Jentang.

Lahan seluas 24 Ha tersebut kemudian disewakan oleh Jentang ke perusahaan negara dalam hal ini PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang difasilitasi melalui asisten 1 Kota Makassar, Muh. Sabri untuk kepentingan proyek perusahaan tersebut.

Direktur Pukat Sulsel, Farid Mamma mengatakan, salah satunya terkait penanganan kasus penjualan lahan negara di Kel. Buloa, Kec. Tallo Makassar yang sebelumnya pihak Kejati nyaring dalam mengekspos setiap penyelidikan kasus ini.

Kata dia, belakangan ini sudah tak ada lagi kabar bahkan tak diketahui bagaimana progres penanganan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Makassar.

“Waktu awal penyelidikan kejati getol melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang disinyalir kuat mengetahui kasus tersebut. Termasuk beberapa pejabat teras Pemkot Makassar juga turut didalami keterlibatannya saat itu, tapi belakangan tak ada kabar lagi,” kata Farid, Rabu (15/3/2017) di Bilangan Jalan Cendrawasi Makassar.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek SPAM Moncongloe, Pukat Sulsel Minta Polisi dan Kejaksaan Perjelas Penanganan

Farid menilai pihak Kejati seperti tak serius dalam pengungkapan kasus yang jelas-jelas merugikan negara tersebut.

“Saya kira wajar jika masyarakat Makassar khususnya menilai Kejati tidak komitmen dengan pemberantasan korupsi melihat sikapnya yang dingin tersebut. Ada apa hanya awalnya getol giliran ditengah jalan tak ada kabar, “ujar Farid.

Adik kandung dari Mantan Wakabareskrim Mabes Polri ini mengakui terlalu banyak kasus korupsi yang ditangani Kejati namun hingga saat ini tak ada kejelasan.

Selain kasus penjualan lahan negara di Kel. Buloa Kec. Tallo, Makassar yang dimaksud, juga masih banyak peninggalan kasus korupsi sebelumnya yang hilang begitu saja salah satunya Bansos Sulsel, dan masih banyak lainnya.

Baca Juga: Pukat: Polda Wajib Dalami Semua Kegiatan Bimtek DPRD se-Sulsel

“Saya kira patut Kejagung melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya tersebut. Jika sikap kejati terus demikian saya yakin kepercayaan publik akan hilang. Terkesan kejati hanya pilih-pilih kasus saja yang mau diseriusi,” bebernya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menelusuri beberapa bukti serta mencari saksi-saksi lainya yang dianggap mengetahui perkara ini.

“kita sementara dalami dugaan ini, tentunya kita membutuhkan petunjuk lebih lanjut untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum didalamnya khususnya unsur tipikornya,” katanya.