Tanpa Proses Banggar Dana Insentif Lutra Cair, Kok Bisa Yah?

15 Maret 2017 15:47
Ilustrasi (foto/int)

MAKASSAR,INIKATA.com – Ronni saksi kunci dalam kasus korupsi pengelolaan dana insentif daerah (DID) bantuan Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara (Lutra) kembali bernyanyi membongkar keburukan yang diduga melibatkan Bupati, Indah Putri Indriani.

Kali ini, ia mengungkap bagaimana proses sejak awal pencarian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 senilai Rp 24 Miliar tersebut.

Menurut Ronni, dana DID itu diurus langsung menemui oknum di institusi Kementerian Keuangan RI inisial DN. Dengan DN itulah kemudian dilakukan pertemuan lalu berujung terjadi pencarian bantuan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 24 Miliar tanpa melalui proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kala itu.

“Memang Wabup, Indah kala itu membahasakan kepada dua calon rekanan untuk menyediakan anggaran Rp 800 Juta. Katanya uang itu untuk diberi ke anggota Banggar tapi kenyataannya uang itu hanya diambil oleh Indah,” ungkap Ronni, Selasa (15/3/2017).

Menanggapi hal itu, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma mengatakan, jika betul adanya keterangan saksi kunci tersebut bahwa pencairan dana DID di Kementerian Keuangan RI untuk Kabupaten Lutra tidak melalui proses Banggar jelas merupakan sebuah pelanggaran.

“Karena mekanismenya harus melalui Banggar. Mana bisa diketahui besarannya serta dana yang dikelola Kementerian Keuangan itu tepat sasaran jika tak diketahui Banggar. Artinya ada dugaan persekongkolan antara oknum Kementerian Keuangan dengan Pemda Lutra dalam hal ini Wabup Lutra kala itu, Indah Putri Indriani, “ujar Farid.

Adik kandung mantan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Syahrur Mamma tersebut berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dan mendalami apa yang menjadi keterangan saksi kunci dalam kasus korupsi yang jelas merugikan negara tersebut.

“Apalagi saya dengar kasus ini selain ditangani Polda Sulsel juga dilaporkan lebih dahulu secara resmi ke KPK. Saya kira kasus ini sangat menarik dan menjadi tantangan KPK untuk menyeret seluruh yang terlibat. Karena jika skala Polda yang menangani penuh dengan keterbatasan apalagi ada yang namanya muspida sebagai penghalang, “ungkap Farid.

Lebih jauh kata Farid, jika pencairan DID ditemukan betul tak melalui proses Banggar maka jelas sejak awal semuanya bermasalah. Bukan hanya terjadi kesalahan spesifikasi pada proyek tersebut, melainkan semua unsur telah terpenuhi.

“Jadi ada apa dikatakan kesalahan spek padahal sejak awal proses saja sudah salah. Makanya KPK harus telusuri ini segera agar semua terang benderang siapa-siapa pihak yang terlibat bermain, “tegas Farid.

Farid menjelaskan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana DID jelas diatur pada peraturan menteri keuangan (PMK). Dimana dana tersebut hanya bisa digunakan untuk membiaya item jenis infrastruktur pendidikan. Meski demikian, jenis infrastruktur yang dimaksud sama sekali belum pernah disentuh dengan dana lain seperti dana alokasi umum (DAU) maupun Dana alokasi khusus (DAK).

“Nah jadi jelas aturannya khusus untuk fisik pembangunan saja tidak dibenarkan digunakan untuk pengadaan. Itupun fisik pembangunan juga tak boleh jika sudah pernah pelaksanaannya disentuh oleh sumber dana lain seperti DAK maupun DAU. Jika demikian jelas sebuah pelanggaran besar,” jelas Farid.(**)