Marak Mini Market, Perda Makassar Dianggap Ompong

14 Maret 2017 15:36
Maraknya mini market dan sejenisnya di tengah pemukiman yang menjadi penyebab matinya usaha kecil yang dilakoni warga mendapat respon berbagai kalangan di Makassar. (foto/int)

MAKASSAR,INIKATA.com – Maraknya mini market dan sejenisnya di tengah pemukiman yang menjadi penyebab matinya usaha kecil yang dilakoni warga mendapat respon berbagai kalangan di Makassar.

Pjs Kepala Bagian Penegakan Hukum KPPU Makassar, Yunan Andika Putra, mengatakan, dari hasil investigasi dilakukan pihaknya belum ditemukan sedikit pun adanya dugaan pelanggaran monopoli terkait usaha mini market yang telah menyebar di seluruh kelurahan di Kota Makassar.

Tapi menurut Yunan bahwa maraknya keberadaan mini market dan sejenisnya hingga ke area pemukiman warga tak lain karena kurang tegasnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ada.

“Penegakan Perda yang ompong. Seharusnya kan ditegakkan dengan benar dan itu kewenangan Pemkot bukan ranah kami, “terang Yunan, Selasa (14/3/2017).

Baca Juga: Minimarket Ilegal, Sugali : Sisa Terbitkan Saja Izinnya, Apa Susahnya?

Ia mengungkapkan Perda RTRW Kota Makassar telah mengatur tentang pembagian zonasi. Misalnya kata Yunan, di daerah sebelah barat ditetapkan sebagai zonasi permukiman. Namun ironinya Pemkot justru memberikan izin pelaku usaha untuk membangun mini market di area zonasi khusus pemukiman yang dimaksud.

“Seharusnya kan jika tegas, zonasi pemukiman yah zonasi pemukiman. Tak boleh ada kegiatan industri atau sejenisnya seperti mini market yang didirikan diarea tersebut. Tapi kenyataannya tak demikian sehingga dampak jelas kepada masyarakat, ” ungkap Yunan.(**)

Baca Juga: DPRD Makassar Kordinasi dengan Pemerintah Terkait Minimarket Ilegal