Pemilik Tak Ada, Pengelola Jalan Tol “Rampas” Barang Warga

28 Februari 2017 14:32
Suasana di Tol Reformasi Makassar.

MAKASSAR, INIKATA.com – Ahli waris pemilik lahan jalan yang dijadikan jalan Tol Reformasi Makassar, Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya geram dengan aksi pencurian yang dilakukan pihak pengelola jalan tol.

“Barang-barang kami dicuri, spanduk dirusak oleh pihak pengelola jalan tol tadi pagi, “kata Kuasa Hukum ahli waris pemilik lahan yang lahannya diambil jadi jalan tol reformasi Makassar, Andi Amin Halim Tamatappi, Selasa (28/2/2017).

Atas kejadian itu, ahli waris pemilik lahan kata Amin melapor perbuatan pihak pengelola jalan tol reformasi Makassar ke Kapolsek Tallo, Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulsel.

“Saya langsung laporkan kejadian ini. Ini sudah keterlaluan,”tegas Amin.

Ia mengungkapkan pihak ahli waris pemilik lahan selama ini cukup sabar dalam mengikuti kemauan Pemerintah dan Aparat khususnya dalam menjaga pencitraannya ketika Presiden RI, Jusuf Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berkunjung ke Makassar.

“Setiap kedua pemimpin kita itu datang kami mengalah mengikuti permintaan aparat maupun pemerintah agar sementara membongkar tenda yang telah dibangun sudah 4 bulan lebih di atas lahan kami yang belum dibayarkan oleh Kementerian PU-PR yang dialihkan pengelolaannya ke Bosowa,” kata Amin.

Semua dilakukan ahli waris, lanjut Amin demi menjaga citra aparat dan pemerintah daerah khususnya Gubernur Sulsel dan Walikota Makassar dihadapan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Kami ikuti semua maunya demi pencitraan mereka meski dalam hati kami sangat kecewa dengan sikap diam aparat dan pemerintah daerah yang tidak pernah mau memikirkan penderitaan kami,” ungkap Amin.

Namun terlepas itu, beber Amin, pihak ahli waris terpaksa kembali melakukan penutupan setengah lahan jalan tol yang belum dibayarkan karena tak bisa lagi mentoleransi ulah pengelola jalan tol yang mencuri barang-barang kami.

“Terpaksa kami berbuat itu, karena sekian lama kami bersabar dan penuh toleransi tapi apa yang kami diberikan justru barang barang kami dicuri. Itu yang kami tak terima,” tegas Amin.

Amin berharap semoga pemangku jabatan dari tingkat daerah hingga pusat dapat berkah oleh Allah SWT dalam menjalankan amanahnya sebagai pelayan rakyat kecil.

Hingga saat ini aksi menduduki lahan tol Reformasi masih berlangsung. Sejak aksi digelar pada Rabu 19 Oktober 2016 hingga kini ahli waris dan warga setempat tidak berpindah dari lokasi aksi.

Aksi blokir tersebut terkait dengan belum terbayarkannya sisa ganti rugi seluas lahan 48.222 meter persegi, dan lahan yang belum sama sekali dibayarkan 100 persen seluas 22.134 meter persegi, total tujuh hektar lebih.

Sisa pembayaran itu senilai Rp 9,24 Miliar lebih. Sementara yang sudah dibayarkan pada tahap pertama tahun 1998 yakni sepertiga lahan seluas dua hektare lebih senilai Rp2,5 Miliar kala itu. Total lahan digunakan tol sekitar 12 hektare lebih.

Pihak ahli waris pemilik lahan tetap bertahan sesuai dengan dasar putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA), nomor 117/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010 yang memerintahkan Kementerian PU-PR segera membayarkan sisa ganti rugi lahan mereka yang dibebaskan menjadi jalan Tol Reformasi Makassar. (**)