KPPU Ibarat ‘Macan Ompong’

23 Februari 2017 16:06
Diskusi tematik yang diselenggarakan Anti Corruption Comitte di Coffe Chopper, Kamis (23/02/2017). (Arif/inikata)

MAKASSAR,INIKATA.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ibarat “Macan Ompong”. Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangannya, hanya melemahkan KPPU.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Penegakan Hukum KPPU Perwakilan Makassar, Yunan mengungkapkan sepanjang tahun 2016, terdapat 16 laporan yang diproses dari 26 laporan yang masuk. Beberapa diantara laporan itu diberhentikan juga kasusnya.

” Sebab, jika laporan yang masuk berkaitan dengan suap, gratifikasi ataupun hal-hal yang berkaitan korupsi kita (KPPU) tidak berwenang,” ungkap Yunan usai memaparkan materi dalam diskusi tematik yang diselenggarakan Anti Corruption Comitte di Coffe Chopper, Kamis (23/02/2017).

Menurutnya, kewenangan KPPU hanya sebatas pencegahan praktek monopoli pelaku usaha. Begitupun, usaha-usaha untuk untuk menjalankan praktek monopoli. Terkait dengan praktek monopoli yang terjadi oleh beberapa pelaku usaha, KPPU tidak berwenang.

“Seperti kasus monopoli minimarket saat ini. KPPU tidak berwenang mengintervensi mereka. KPPU hanya berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan zonasi toko dan bagaimana menciptakan persaingan usaha yang sehat,” pungasnya.

Selanjutnya, untuk monopoli proyek lelang. Pihaknya hanya melakukan upaya-upaya agar proses lelang terselenggara dengan baik.

“Yang mencakup kerugian negara, suap, gratifikasi, ataupun yang berkaitan dengan korupsi bukan wewenang kami. Wewenang KPPU hanya menghukum administrasi pelaku usaha bukan panitia lelangnya,” katanya

” Tidak ada pengecualian,baik lelang swasta,ataupun lelang BUMN kita akan masuki,” tutupnya.

Baca Juga: KPPU Gaet Lembaga Anti Korupsi Berantas Monopoli Tender

Sekretaris DPD Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Sulsel, Yunus Genda mengatakan proses lelang tender yang terjadi selama ini tidak diberinya kesempatan untuk mengikuti proses lelang.

“Walaupun kita diberi kesempatan ada aturan-aturan yang mengganjal. Seperti hal-hal yang mengatur mesin percetakan dan lainnya,” sesalnya.

Padahal, lanjutnya lelang tersebut terbuka untuk umum. Karenanya, ia berharap KPPU sebagai pengawas independent dapat memberikan solusi walaupun wewenangnya terbatas.

“Jadi kita berpikiran, kalau ada proses lelang mending tidak usah ikutlah. Toh, yang menang pengusaha-pengusaha itu juga. Untuk apa?buang-bunag waktu saja,” pungkasnya. (**)

Baca Juga: KPPU Bentuk Satgas Kemitraan Nasional