DRPD Parepare Melakukan Hearing, Terkait Kisruh Antara PP dan BPJS

20 Februari 2017 18:27
Ketua MPC PP Parepare, Fadly Agus saat menyampaikan aspirasinya mewakili masyarakat terkait aturan Permenkes No 4 Tahun 2017 Kepada Pihak BPJS & RSUD di Depan Anggota DPRD Parepare.

PARE-PARE, INIKATA.com-Puluhan pemuda yang tergabung dalam kelompok Organisasi Kepemasyarakatan Pemuda (OKP) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Parepare, kembali menyampaikan aspirasinya diruang rapat DPRD Kota Parepare, senin (20/2/2017)

Berkumpulnya para Pemuda Pancasila di kantor DPRD ini adalah meminta kepada para legislatif yang ditujukan kepada komisi II yang membidani Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan kontroversi peraturan mentri kesehatan (Permenkes No 4 tahun 2017), tentang standa tarif BPJS Kesehatan yang juga belum menemukan titik temu setelah menggelar aksi dialogis di Kantor Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) cabang Parepare, Senin (13/02/2017) lalu.

Ketua MPC PP Parepare, Fadly Agus Mante mengatakan peraturan permenkes tersebut membebani rakyat utamanya masyarakat kecil, apalagi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah kepedulian terhadap masyarakatnya

“aturan ini perlu dikaji ulang, ini justru membebani masyarakat, kami minta wakil rakyat mencari solusi atas persoalan in”katanya

fadly menambahkan, aturan permenkes tersebut diduga malah menguntungkan pihak BPJS dan RSUD andi Makkasau dan merugikan masyarakat

Baca juga: Pelayanan BPJS Tidak Maksimal, MPC PP Parepare Gelar Aksi Demo

“kami berjanji akam memperjuangkan aspirasi masyarakat ketingkat pusat, itulah kami ke sini untuk meminta kepada anggota dprd yang ditujukan ke komisi II untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini,”ungkapnya

Sementara, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam yang menerima rombongan massa tersebut berjanji akan menindak lanjuti segera aspirasi tersebut.

Baca juga: Anda Dapat Pelayanan Buruk dari BPJS Kesehatan, LIRA Sulsel Buka Posko Pengaduan

“kami akan mengkaji dulu seperti apa regulasi yang dinilai merugikan masyarakat, ini menjadi proiritas kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,”tegasnya. (**)