Polres Bogor Periksa 20 Anggota FPI Ciampea

13 Januari 2017 16:09
Polres Bogor Periksa 20 Anggota FPI Ciampea. (foto: int)

Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, bertindak cepat dalam penanganan masalah terkait pengrusakan, pembakaran, dan perlawanan terhadap petugas Polri yang dilakukan oleh oknum Ormas Front Pembela Islam (FPI) terhadap Kantor Sekretariat GMBI di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jumat (13-01-2017).

Sebanyak 20 anggota FPI Ciampea Bogor diamankan ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan terkait kasus yang terjadi pada dini hari pukul 02.15 WIB itu.

Unsur Muspida Kabupaten Bogor segera melaksanakan rapat koordinasi terkait kejadian ini, pada pukul 09.00 WIB di Mako Polres Bogor.

Rapat ini dihadiri oleh Dandim 0621, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Pejabat Pemda Kabupaten Bogor, Ketua NU yang diwakili, Camat Ciampea, Koramil Ciampea, dan Unsur terkait.

“Nantinya kami akan mengundang kedua belah pihak dari Ketua FPI Kabupaten Bogor dan Ketua GMBI Kabupaten Bogor untuk duduk bersama dengan instansi terkait, juga agar tidak ada lagi aksi-aksi lanjutan,” ungkap Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky Pastika Gading S.Sos, SIK, MH.

Sementara Ketua MUI Kabupaten Bogor menegaskan, pihaknya bersama seluruh organisasi Islam Kabupaten Bogor akan selalu bersama Pimpinan Komunikasi Daerah untuk Kabupaten Bogor agar selalu kondusif.

“Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, insyallah, seluruh ulama Bogor akan menunggu hasil dari penegakan hukum yang berkeadilan. Agar siapapun yang melakukan tindakan pidana agar ditindak,” kata Ketua MUI.

Ia juga mengimbau kepada seluruh ulama, khususnya yang bertugas menjadi Khotib Jumat, agar tidak menyampaikan khutbah yang bersifat provokatif. Agar ulama menyampaikan khutbah yang menyejukkan serta memediasi hubungan ummat. Sebaliknya ummat, ia mengimbau agar tidak mudah terhasut isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Yang jelas, melakukan tindakan anarkis dalam bentuk apapun tidaklah dibenarkan menurut syariat Islamiyah dan apalagi dengan hukum Republik Indonesia yang sudah sejalan dengan syariat Islam,” tegas Ketua MUI. (**)