Bupati Jeneponto Hadiri Sidang Tipikor di Pengadilan Makassar

11 Januari 2017 21:26
Bupati Jenepponto Iksan Iskandar hadiri sidang Tipikor di Pengadilan Makassar

MAKASSAR, INIKATA.com – Setelah wakilnya, kini giliran Bupati Jenepponto Iksan Iskandar turut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  sebagai saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013 senilai Rp 23 miliar.

Sebelumnya Hakim Damis meminta Saksi Wakil Bupati Jeneponto Muliadi Mustafa agar memberikan kesaksian sejujur – jujurnya pasalnya dalam kasus ini diduga Dana Aspirasi lahir diluar musrembang dan dipesan agar dimasukkan dalam program.

Keterkaitan antara Wakil Bupati dan Bupati sendiri dahulu dianggap hakim mengetahui alur kasus dimana dana aspirasi ini dimasukkan dalam program diluar Musrembang, pasalnya keduanya sebelumnya menjabat sebagai Ketua DRPD dan Ihsan Sendiri sebagai Sekda Kab. Jeneponto.

Dalam persidangan Hakim Damis juga mencecar sang Bupati dengan ragam pertanyaan sekaitan dengan peranan dirinya selaku sekda sekaligus sebagai kordinator anggaran dimana hakim mempertanyakan soal kesepakatan dengan Banggar dan bagaimana sampai terjadi tarik ulur yang mengakibatkan RAPBD molor disahkan dari waktu yang ditentukan.

Mendapatkan pertanyaan, sang Bupati terlihat segan menjawab bahkan dengan hati hati menjawab sebuah pertanyaan, “Benar yang mulia alurnya itu saya selaku koordinator anggaran memang seharusnya satu program tidak boleh masuk diluar musrembang, tapi saat itu menurut laporan, anggota dewan ada harapannya yang tidak diakomodir sehingga benar terjadi keterlambatan saat pengesahan RAPBD menjadi APBD,” ungkap Ihsan setelah diminta oleh hakim agar mengingat detil, Rabu (11/1/2017).

Hakim Damis juga sebelumnya terlihat mencecar Bupati sekaitan dengan pertanyaannya yang mempertanyakan terkait kapan dan apakah dia mengetahui akibat kemoloran pengesahan RAPBD.

“Coba ingat, begini orang pemerintahan kalau sudah sampai dipengadilan banyak lupanya, cecar Hakim Damis, sebab Bupati jeneponto enggan berbicara terus terang, Sudahlah Sebelumnya Saksi Mangga Kulle sudah mengungkap banyak,” lanjut hakim damis

Kasus dugaan korupsi dana Aspirasi DPRD Jeneponto itu terjadi pada tahun 2013 di mana anggaran yang dikucurkan pada waktu itu sebesar Rp23 miliar dan dana ini tidak masuk dalam nomenklatur Pemda Jeneponto, namun akibat intervensi sejumlah anggota DPRD Jeneponto Dana Tersebut akhirnya dipaksakan dan disetujui untuk masuk pada APBD Kab Jeneponto Tahun Anggaran 2013.

Sebelumnya diketahui dalam kasus ini ada empat orang tersangka dalam kasus ini yaitu, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, staf dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jeneponto, Adnan, dimana dalam sidang kali ini Bunsuhari Baso Tika sebagaimantan anggota DPRD yang dihadapkan pada meja hijau sebagai terdakwa.(**)