Ormas LMP Sulsel Kirim Petisi ke Organisasi Pers Terkait Profesionalisme

11 Januari 2017 20:04
Ketua Bidang Jurnalistik dan penerbitan LMP Sulsel, Adrianto

MAKASSAR, INIKATA.com – Mendorong profesionalisme jurnalis Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar, Ketua Bidang Jurnalistik dan penerbitan LMP Sulsel, Adrianto mengirim petisi yang telah di sepakati bersama pada tanggal 15 desember 2016 lalu pada kegiatan dialog akhir tahun dengan tema “Dampak Sosial Media Terhadap Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta” di hadiri oleh jurnalis dan profesi lainnya.

Adrianto mengatakan petisi yang berisi 3 poin yakni mendesak Dewan Pers untuk menindak tegas oknum wartawan yang menyalahgunakan tugas dan fungsinya sebagai wartawan sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kedua, pihak terkait yang dirugikan oleh okmum wartawan dapat melaporkan secara langsung ke Dewan Pers atau melalui lembaga pers dan Laskar Merah Putih Sulsel.

Ketiga, mendorong perusahan pers untuk memperhatikan dan lebih menjamin kesejahketraan wartawan yang bekerja atau bertugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di kirim ke dewan Pers Indonesia, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Aliansi Jurnalis Independen (AJi) Makassar, Pengda Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulsel, Aliansi Wartawan Radio Indonesia Sulsel, Ikatan Wartawan Online, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi selain organisasi pers petisi juga di kirim ke Gubernur Sulsel, Pangdam Vll Wirabuana dan Kapolda Sulsel.

Ketua Laskar Merah Putih Sulsel, Andi Nur Alim mengatakan, dengan lahirnya petisi ini, diharapkan tidak ada lagi jurnalis yang menyalahgunakan profesinya.

“Berdasarkan laporan dan pengaduan di Markas Merah Putih Sulsel dari masyarakat dan sejumlah pejabat pemerintah dan swasta di kabupaten kota dan Provinsi di bidang pelayanan publik mengenai banyaknya oknum wartawan mengaku dari berbagai media datang melakukan intimidasi dan pemerasan dengan dasar nara sumber bermasalah dengan hukum. Padahal jurnalis bekerja dan bertugas dengan kode etik jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” jelas Andi Nur Alim, Rabu (11/1/2017).