Boyong 60 Staf ke Bali, Pengelolaan Keuangan RSUD Sultan Dg Radja Dipertanyakan

8 Januari 2017 20:41
Syamsul Bahri Majjaga.

MAKASSAR, INIKATA.com – Kepala RS Sultan Dg Raja Kabupaten Bulukumba memboyong seluruh staf berjumlah 60 orang dengan alasan Studi Banding ke Bali mendapat kritikan dari berbagai kalangan aktivis dan pemuda.

“RSUD merupakan lembaga publik dalam operasional maupun pengembangannya menggunakan dana publik yang harus dipertanggung jawabkan,” kata Syamsul Bahri Majjaga kepada IniKata.com, Minggu (8/1/2017).

Baca juga: Aktivis Kahmi Sulsel Soroti Kinerja RSUD Sultan Daeng Radja Bulukumba

Menurut Aktivis KNPI Sulsel ini, menjelaskan, ketika RSUD ditetapkan sebagai BLUD maka kinerjanya harus dievaluasi, salah satunya adalah kinerja mutu yang diukur dari pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM).

“Seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit,” jelas Zul sapaan Syamsul Bahri.

Lebih Lanjut, Zul menjelaskan, bahwa sejauh ini kita memang tidak pernah mendengar atau membaca pencapain kinerja rumah sakit. Jadi wajarlah kalau secara massal publik menolak kunjungan benchmarking massal tersebut.

“Pihak rumah sakit perlu menjelaskan kepada publik terkait Pengelolaan Keuangan RSUD, serta Pencapaian SPM RSUD sejauh ini” ujar Zul Majjaga

Baca juga: Walah!! Habiskan Anggaran Demi Jalan-jalan ke Bali

Menurut senior HMI ini juga, tak ada yang menolak Benchmarking. Cuma pihak RSUD juga harus terbuka kepada publik, terkait pencapaiannya jangan sampai misalnya SOP keuangan masih terlalu rigid sehingga RSUD belum bisa sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD atau Dalam perencanaan BLUD RSUD,

“Data yang digunakan untuk memproyeksikan target belum menggambarkan pola yang sesungguhnya,” tutupnya. (**)