Tahun Baru, Masyarakat Dihadiahi Kado Pahit

6 Januari 2017 13:48
Ilustrasi STNK ( Foto/int )

SIDRAP,INIKATA.com – Keputusan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diberlakukan awal tahun ini, dinilai sebagai bentuk kado pahit bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Naiknya biaya administrasi tiga kali lipat untuk kedua item bagi pemilik kendaraan, dirasa sangat memberatkan masyarakat, sehingga keputusan yang berlindung pada PP Nomor 60/2016 tentang Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Kenaikan biaya administrasi untuk semua jenis kendaraan ini pula dinilai bersifat dadakan, karena keputusan pemerintah itu, kurang disosialisasikan ke masyarakat wajib pajak yang terkesan dipaksakan.

Baca Juga: Badko HMI Sulselbar, Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Sengsarakan Rakyat

Pantauan INIKATA.com di sejumlah tempat di daerah ini, Jumat (6/1/2017) sejak diberlakukan mulai ini hari, 90 persen, menilai kebijakan pemerintah itu dianggapnya sebagai keputusan yang tidak pro rakyat.

Direktur Eksekutif LSM Komite Masyarakat Pemantau Legislatif dan Eksekutif (Kompleks) Putra Mahliah, yang dikonfirmasi sesaat lalu melalui ponselnya, menilai keputusan pemerintah ini dirasa perlu dikaji kembali dengan melibatkan sejumlah pihak, seperti YLKI, DPR dan lain sebagainya.

Menurutnya, dari hasil pendapatan itu, tidak jelas pengelolaannya, karena tidak ada auditor independen yang ditunjuk untuk memeriksa hasil pendapatan dan peruntukannya kemana saja.

“Kenaikan biaya ini, semestinya harus dilaksanakan secara bertahap yang harusnya diawali dengan sosialisasi dalam waktu yang cukup agar masyarakat tidak dikagetkan dengan keputusan yang terkesan bersifat dadakan seperti ini,”ujar Putra.

Baca Juga: Notis Pajak STNK Palsu Ternyata Asli, Siapa Yang Bermain?