Badko HMI Sulselbar, Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Sengsarakan Rakyat

6 Januari 2017 1:38
Ketua Badan Koordinasi HMI Sulselbar, Taufik Husaini. (Foto: ist)

MAKASSAR, INIKATA.com – Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menuai protes dan penolakan dari kelompok Mahasiswa.

Ketua Badan Koordinasi HMI Sulselbar, Taufik Husaini menilai Kebijakan yang berdasar pada PP No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan akan di berlakukan besok sebagai bentuk pengendaraan bagi rakyat.

“Kami menilai kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani tentang kenaikan tarif tersebut akan menyengsarakan rakyat, dan ini bentuk jika negara sedang darurat ekonomi,”Kata Taufik Husaini,Kamis (5/1/2016).

Baca Juga: PB HMI Tetapkan Muwaffiq Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makassar

Menurutnya, jika inflasi menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan pajak STNK dan BKPB dinilai bentuk jika pemerintah tidak memiliki cadangan keuangan saat ini.

Apa lagi STNK dan BPKB merupakan Ekayana publik bukan produk jasa komersial yang harus di jadikan dasar pemerintah menaikkan pajak STNK dan BPKB.

“Ini bentuk komersialisasi kebijakan yang bertentangan dengan visi dan keinginan presiden yang ingin mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap rakyat,” kata Taufik

Mantan Presiden Mahasiswa UIN alauddin, Menilai kenaikan tersebut kurang adil bagi masyarakat, Keluarnya kebijakan tersebut terkesan mendadak dan banyak tidak jelas
Sebab menteri keuangan tapi penegakannya di kepolisian.

“Jadi wajar jika presiden meminta kajian ulang terhadap kebijakan menteri keuangan maka wajar jika ada saling bantah dan silang pendapat terhadap kebijakan ini, bahkan presiden dalam sebuah berita mempertanyakan dan menginginkan kebijakan ini di kaji ulang,” jelasnya

” kami menilai pelayanan pengurusan STNK dan BPKB masih masih jauh dari baik, sebab pelayanan yang kurang maksimal di berikan kepada Rakyat,”Tambahnya

Seharusnya, kebijakan yang menyangkut pungutan publik sesuai aturan perlu mendapatkan persetujuan DPR. Kan biasanya akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. DPR, lanjutnya, biasanya akan melakukan penelitian berapa kenaikan tarif yang cocok untuk dikeluarkan.

Jika tidak, ini menurut kami seperti pungli yang di paksakan dan di atur untuk di benarkan.

Baca Juga: Target Setor dari Tarif STNK Rp 1,914 Triliun

Ingat, Kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan mencapai dua hingga tiga kali atau 200 % lebih, penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Untuk kendaraan roda dua dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu, sementara untuk roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya, untuk kendaraan roda dua dan tiga dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu, serta kendaraan roda empat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu.

Dengan ini saya menolak tegas kebijakan ini dan meminta kepada presiden untuk membatalkan kebijakan yang tidak berpihak ini, di sebabkan karena sangat membebani rakyat.(**)