Ditlantas Polda Sulsel Sosialisasi PP 60 Tahun 2016

4 Januari 2017 14:39
Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel mensosialisasikan PP 60 Tahun 2016 di Warkop Sija Coffeeholic, Jalan Topaz Kecamatan Panakukang Makassar, Rabu (4/1/2017). (Afriansyah/inikata.com)

MAKASSAR,INIKATA.com – Setelah melalui tahap revisi Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah (PP) 60 tahun 2016 terkait dengan pemberlakuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel, melakukan sosialisasi di Warkop Sija Caffeeholic, Jalan Topaz Kecamatan Panakukang Makassar, Rabu (4/1/2017).

Kasubdit Regident Ditlntas Polda Sulsel, AKBP Dwi Santoso, mengakui, bahwa masyarakat harus mengetahui adanya perubahan yang tertuang dalam PP. No. 60 Tahun 2016, terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga: Resmi Menjabat Kapolrestabes Makassar, Banyak Tugas yang Menanti Endi Sutendi

AKBP Dwi Santoso mengatakan, yang melatar belakangi terbitnya PP itu awalnya merupakan temuan pihak BPK terkait.

“Oleh karena itu di lingkup Satlantas perubahan tersebut ada tarikan dana yang diatur dalam PNBP,” ucap Dwi.

Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terjadi kenaikan mencapai 100 persen hingga 120 persen. Pengesahan tahunan STNK akan dikenakan biaya untuk pengesahan motor Rp25 ribu dan roda empat Rp50 ribu.

“Oleh karena itu kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pajak. Terkait tunggakan pajak, pengesahannya pun harus dibayarkan selama masa tunggakan dengan dikenakan denda 2 persen, jika menunggak,” jelasnya.

Baca juga: Penyegaran Organisasi, Tiga Pamen Polrestabes Makassar Bergeser

Selain itu juga, untuk plat nomor (TNKB) juga mengalami kenaikan 100 persen. Sementara BPKB alami pula kenaikan hingga Rp150 persen. Demikian halnya dengan pemesanan nomor polisi pesanan, akan dikenakan biaya sesuai dengan aturan di peraturan pemerintah tersebut.