APBD Selayar Diketok di Penghujung Tahun

31 Desember 2016 9:07
Bupati Basli Ali

KEPULAUAN SELAYAR, INIKATA.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Jjmat malam tadi (30/12/2016) telah menetapkan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Ttahun 2017. Rapat paripurna dihadiri oleh 22 orang Anggota DPRD Selayar yang dinyatakan kuorum oleh pimpinan sidang.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ir. Arifin Dengmarola didampingi oleh 2 wakil ketua yakni Muh.Aris Ridwan dan Andi Mahmud.
Selain itu, dalam rapat paripurna itu menetapkan tiga 3 ranperda. Diantaranya tentang ranperda perubahan retribusi umum dan ranperda tentang kawasan tanpa rokok. Selanjutnya dalam rapat paripurna juga dilaksanakan penetapan Prolegda TA 2017.
Keputusan dan Penetapan Dewan Nomor 16 Tahun 2016 tentang persetujuan DPRD terhadap nota keuangan dan RAPBD TA 2017  yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Hisbullah Kamaruddin.

Baca juga: Wabup Selayar Serahkan Rancangan APBD 2017

Rapat Paripurna DPRD Selayar dihadiri oleh Bupati, Muh.Basli Ali dan Wakil Bupati Zainuddin. Sidang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Marjani Sultan serta Jajaran Forkopimda, Para Pimpinan Skpd Lingkup Pemkab, Camat dan Lurah serta Kepala Desa. Turut hadir Pimpinan Organisasi dan Tokoh Masyarakat.

Bupati Kep.Selayar, Muh.Basli Ali dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah melaksanakan penetapan dan pengesahan APBD TA 2017 Kabupaten Kepulauan Selayar.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama antara Pemkab dan Dprd dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran daerah, yang tentu saja dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan dan perundang undangan yang berlaku,”katanya.

Baca juga: DPRD Selayar Sahkan Ranperda APBD Perubahan

Mengenai peraturan daerah kawasan tanpa rokok, Bupati menyatakan bahwa Peraturan daerah tanpa rokok adalah komitmen daerah dalam memberi perlindungan atas bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Sehingga dipandang perlu lahirnya peraturan daerah tentang hal ini. Begitupun penerapan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan penambahan pelayanan jasa umum pada bidang kesehatan dan jasa pelayanan persampahan.

Dalam penetapan ini, PAD Selayar mengalami kenaikan dari yang ditargetkan Rp 55 miliar menjadi Rp 57 miliar lebih.(**)