Membangun Bulukumba Butuh Dukungan Semua Pihak

23 Desember 2016 17:20
Dewan Pembina IPMAH Komisariat Ujung Loe Iqbal

BULUKUMBA, INIKATA.com– “Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan cara merencanakan dan mewujudkannya,” begitu kalimat bijak yang sering dirujuk ketika berbicara soal rencana perubahan di masa depan. Kalimat bijak ini agaknya selaras dengan keadaan Bulukumba di bawah nahkoda AM. Sukri Sappewali – Tomy Satria Yulianto yang saat ini sedang dalam posisi berbenah menuju Bulukumba sejahtera dan terdepan.

Tanpa menafikkan indikator atau tanda-tanda kemajuan yang dicapai jelang setahun pemerintahan Sukri-Tomy, Iqbal Arfah mengaku masih agak pesimis tentang kemajuan Bulukumba jika belum ada komitmen dari semua pihak untuk menyatukan cara pandang, khususnya DPRD Kabupaten Bulukumba.

“Geliat eksekutif dalam menggagas program cenderung terhambat jika tidak memperoleh dukungan DPRD, baik sebagai lembaga legislasi maupun sebagai lembaga yang memiliki kewenangan budgeting,” ujar Iqbal, Jumat (23/12/2016).

Dari pemberitaan media massa maupun obrolan warung kopi, kata Iqbal, terekam jelas bahwa kekurangharmonisan antara eksekutif dan legislatif (DPRD) telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

“Dalam sebuah diskusi ringan, kawan saya yang kebetulan birokrat di Bulukumba mengungkap bahwa ada beberapa program unggulan eksekutif yang dipangkas dewan dan pada bagian lainnya terjadi tarik ulur kesepakatan,” ungkap Iqbal.

Lulusan Pascasarjana Administrasi Publik ini melihat ada semacam gelagat bahwa DPRD Bulukumba lupa tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dengan tegas mengamanatkan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai orang yang lahir dari rahim Bulukumba, Iqbal, yang juga Dewan Pembina IPMAH Komisariat Ujung Loe ini merasa miris melihat dinamika politik lokal yang cenderung kurang sehat.

“Kasihan masyarakat yang selalu dijadikan alasan pembenaran, padahal jamak diketahui bahwa tarik ulur kesepakatan penganggaran saat pembahasan APBD tidak lebih dari sekadar taktik membangun bargaining position pada eksekutif,” paparnya.

Padahal, kata Iqbal, otonomi daerah yang kemudian berimbas pada besarnya kewenangan yang melekat pada DPRD seharusnya diejawantahkan ke dalam semangat pembaruan dan kemandirian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.(**)